Namun, proses tersebut masih berada pada tahap awal dan membutuhkan beberapa fase negosiasi tambahan.
“Sekarang kita lakukan diversifikasi, dan insyaallah kita juga akan mendapat support. Tetapi yang ini masih butuh perjuangan, masih butuh komunikasi dua atau tiga tahap,” tambahnya.
“Tapi kalau crude-nya saya pikir sudah hampir final,” tegasnya.
Dalam menentukan arah kebijakan energi, pemerintah menegaskan akan tetap mengedepankan kepentingan nasional di atas segalanya.
“Saya katakan bahwa kebutuhan crude kita setiap tahun itu kurang lebih sekitar 300 juta barel. Jadi semuanya kita ambil, mana yang menguntungkan untuk negara kita, harus kita lakukan,” pungkasnya.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia mengadopsi strategi energi yang lebih adaptif, terbuka, dan berdaulat.
Pendekatan tersebut juga mencerminkan implementasi prinsip politik luar negeri bebas aktif dalam sektor energi dan investasi.
“Pemerintah Indonesia selalu mengedepankan politik bebas aktif, dan dalam politik bebas aktif itu juga ada ekonomi bebas aktif. Jadi kita boleh belanja di mana saja, selama kita komitmen dengan orang-orang atau negara-negara yang telah kita melakukan ajak kerja sama,” pungkasnya.
Dengan strategi ini, Indonesia tidak hanya mengamankan pasokan energi dalam jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi kuat menuju kemandirian energi melalui investasi infrastruktur yang berkelanjutan.(*)
Discussion about this post