ISTANAGARUDA.COM – Taiwan membuka babak baru dalam strategi keuangannya dengan mempertimbangkan langkah tak biasa yang berpotensi mengubah arah cadangan devisa nasional di tengah ketidakpastian global.
Perdebatan mengenai kebijakan kripto di Taiwan semakin intens setelah anggota parlemen Ko Ju-Chun mengusulkan agar Bitcoin dimasukkan ke dalam cadangan devisa negara.
Usulan tersebut disampaikan dalam sidang Yuan Legislatif pada 29 April, ketika Ko memaparkan hasil kajian dari Bitcoin Policy Institute kepada Perdana Menteri Cho Jung-tai dan Gubernur Bank Sentral Yang Chin-long.
Rencana ini mengusulkan agar sebagian kecil dari total cadangan Taiwan yang mencapai 602 miliar dolar AS dialokasikan ke Bitcoin guna mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat sekaligus mendiversifikasi risiko.
Ko juga meminta bank sentral untuk menyusun laporan komprehensif terkait aset digital dalam waktu satu bulan, sebuah langkah yang dinilai dapat meningkatkan tekanan bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan alternatif cadangan selain mata uang tradisional.
Gagasan ini berangkat dari temuan riset yang menyoroti tingginya ketergantungan Taiwan terhadap dolar AS.
Lebih dari 80 persen cadangan negara tersebut diketahui tersimpan dalam aset berbasis dolar, kondisi yang dinilai berisiko apabila terjadi gejolak nilai tukar atau ketegangan geopolitik.
Menurut lembaga riset tersebut, Bitcoin menawarkan alternatif karena tidak berada di bawah kendali pemerintah mana pun dan berpotensi lebih tahan terhadap skenario ekstrem seperti sanksi finansial atau blokade ekonomi.
Jacob Langenkamp mengatakan bahwa situasi Taiwan merupakan kombinasi antara risiko geopolitik dan konsentrasi cadangan yang tinggi, sehingga memperkuat alasan untuk mempertimbangkan Bitcoin sebagai bagian dari strategi cadangan.
Sam Lyman menambahkan bahwa hasil riset ini mulai menarik perhatian pembuat kebijakan di Amerika Serikat dan berbagai wilayah lainnya, mencerminkan meningkatnya minat institusional terhadap aset digital sebagai instrumen strategis.
Namun demikian, tantangan kebijakan masih membayangi langkah tersebut.
Bank sentral Taiwan sebelumnya telah menyatakan keberatan terhadap penggunaan Bitcoin sebagai aset cadangan, dengan alasan volatilitas harga yang tinggi, likuiditas yang terbatas, serta risiko penyimpanan yang kompleks pada 2025.
Meski begitu, otoritas moneter tetap melakukan uji coba terbatas melalui program percontohan yang melibatkan 210 Bitcoin hasil sitaan, menunjukkan pendekatan yang hati-hati namun terbuka terhadap inovasi.
Permintaan terbaru dari Ko diperkirakan akan mempercepat proses evaluasi tersebut.
Bank sentral kini diharapkan menyusun laporan yang mencakup aspek hukum, potensi risiko harga, mekanisme penyimpanan, serta integrasi Bitcoin dalam kerangka pengelolaan devisa Taiwan.
Hasil kajian ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan langkah selanjutnya.
Di tingkat global, pendekatan terhadap Bitcoin sebagai cadangan negara masih beragam.
El Salvador telah lebih dulu mengakumulasi sekitar 5.700 BTC sebagai bagian dari strategi nasionalnya.
Sebaliknya, Amerika Serikat masih berada dalam tahap pertimbangan tanpa keputusan final.
Sementara itu, Swiss dan Singapura dikenal ramah terhadap regulasi kripto, namun belum mengambil langkah untuk memasukkan Bitcoin ke dalam cadangan resmi negara.(*)
Discussion about this post