Ia juga mengerahkan pasukan untuk mengepung Majelis Nasional.
Namun, Majelis Nasional membatalkan deklarasi tersebut hanya dalam hitungan jam melalui pemungutan suara bulat.
Pada 14 Desember, parlemen memakzulkan Yoon atas tuduhan pemberontakan. Penyelidikan atas insiden ini dilakukan secara terpisah oleh Badan Anti-Korupsi dan Kejaksaan Umum.
Jika Yoon berhasil ditahan, Badan Anti-Korupsi kemungkinan akan meminta pengadilan mengeluarkan izin untuk melakukan penangkapan formal. Jika tidak, Yoon akan dibebaskan setelah 48 jam.
Hambatan Eksekusi Penahanan
Menurut Badan Anti-Korupsi, upaya untuk menahan Yoon akan “hampir mustahil” selama ia dilindungi oleh Pasukan Keamanan Presiden.
Badan ini telah meminta pemimpin sementara negara, Wakil Perdana Menteri Choi Sang-mok, untuk memerintahkan Pasukan Keamanan Presiden mematuhi eksekusi surat perintah penahanan. Namun, Choi belum memberikan komentar resmi.
Pada Sabtu lalu, kepala dan wakil kepala Pasukan Keamanan Presiden menolak panggilan dari kepolisian, yang berencana untuk memeriksa mereka terkait dugaan penghalangan tugas resmi selama insiden pada Jumat.
Ratusan demonstran anti-Yoon berkumpul di dekat gerbang kediaman presiden dari Sabtu malam hingga Minggu pagi, menuntut agar Yoon segera ditahan. Di sisi lain, kelompok pro-Yoon juga menggelar aksi di jalan-jalan sekitar, menentang pemakzulan dan berjanji untuk menghalangi setiap upaya penahanan terhadapnya.
Hukum dan Imunitas Presiden
Pengacara Yoon menolak surat perintah penahanan dan penggeledahan, dengan alasan bahwa lokasi kediaman presiden dilindungi oleh undang-undang yang melarang penggeledahan tanpa izin dari pihak yang bertanggung jawab, yaitu Yoon sendiri.
Discussion about this post