Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), yang memimpin tim penyelidik gabungan termasuk polisi dan jaksa, memiliki waktu hingga 6 Januari untuk melaksanakan surat perintah penangkapan tersebut.
Namun, belum jelas kapan dan bagaimana penangkapan itu akan dilakukan, serta apakah layanan keamanan kepresidenan, yang sebelumnya menghalangi akses penyidik ke kantor dan kediaman resmi Yoon, akan mencoba menghentikan upaya tersebut.
Sementara itu, sidang pemakzulan Yoon tengah berlangsung di Mahkamah Konstitusi, dengan sidang kedua dijadwalkan pada Jumat.
Selama masa penangguhan tugasnya, Menteri Keuangan Choi Sang-mok mengambil alih sebagai penjabat presiden hingga keputusan akhir dikeluarkan.
Jika Mahkamah Konstitusi menguatkan pemakzulan tersebut dan Yoon dicopot dari jabatannya, pemilihan presiden baru harus dilakukan dalam waktu 60 hari.
Yoon Kab-keun, salah satu pengacara Yoon, menyebut surat perintah penangkapan tersebut ilegal dan tidak sah karena menurutnya CIO tidak memiliki kewenangan di bawah hukum Korea Selatan untuk meminta surat perintah.
Surat perintah penangkapan dan penggeledahan kantor serta kediaman Yoon diterbitkan setelah ia berulang kali menolak panggilan penyidik untuk hadir dalam pemeriksaan pidana, yang terpisah dari proses pengadilan pemakzulan.
Selain itu, mantan menteri pertahanan yang dilaporkan menyarankan Yoon untuk memberlakukan darurat militer telah didakwa atas tuduhan pemberontakan dan akan menghadapi sidang pada 16 Januari mendatang.
Beberapa perwira militer senior yang bertugas dalam pertahanan ibukota, Seoul, juga telah didakwa atas dugaan keterlibatan mereka.(*)
Discussion about this post