Dengan BRICS yang merepresentasikan sekitar separuh populasi dunia, Presiden melihat forum tersebut memiliki kapasitas besar untuk membangun kolaborasi lintas negara.
“BRICS mewakili separuh populasi dunia. Kekuatan ini harus diubah menjadi kerja sama yang nyata: memperkuat ketahanan pangan dan energi, menghubungkan pasar, modal, teknologi, sumber daya, dan pengetahuan, serta membuka peluang pembangunan yang lebih besar bagi negara-negara berkembang,” tutur Seskab Teddy.
Kerja sama tersebut dapat mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari ketahanan pangan dan energi hingga konektivitas pasar, investasi, teknologi, sumber daya alam, serta pertukaran pengetahuan.
Dengan menghubungkan berbagai kekuatan yang dimiliki negara-negara anggota dan mitra, BRICS diharapkan mampu menciptakan peluang pembangunan yang lebih luas bagi masyarakat di negara berkembang.
Agenda tersebut kemudian berkaitan erat dengan dorongan Indonesia terhadap reformasi tata kelola global.
Prabowo menilai sistem multilateral tetap membutuhkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai pusat, tetapi institusi tersebut juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan dunia.
“PBB harus tetap menjadi pusat sistem multilateral, namun perlu diperkuat agar lebih representatif, responsif, dan mampu menghadirkan hasil konkret bagi masyarakat dunia,” lanjut Seskab Teddy.
Dorongan tersebut mencerminkan pandangan bahwa tata kelola internasional harus semakin mampu merepresentasikan kondisi dunia yang telah berubah.
Negara-negara berkembang, termasuk negara-negara Global South, membutuhkan ruang yang lebih proporsional untuk menyampaikan aspirasi dan ikut menentukan keputusan yang berdampak terhadap masa depan mereka.
Discussion about this post