“Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu,” sambungnya.
Lebih jauh, Presiden Prabowo menyoroti pentingnya membangun kedaulatan ekonomi nasional agar kekayaan Indonesia tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak atau mengalir ke luar negeri.
Menurutnya, sudah terlalu lama sebagian besar nilai tambah dari sumber daya alam nasional tidak memberikan manfaat optimal bagi rakyat Indonesia.
“Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi,” tegasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah terus memperkuat berbagai kebijakan strategis, mulai dari pengaturan ekspor sumber daya alam melalui satu pintu, percepatan hilirisasi industri, hingga penguatan pengelolaan devisa hasil ekspor.
“Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menekankan bahwa ekonomi Pancasila sejatinya merupakan ekonomi kerakyatan yang telah dirancang oleh para pendiri bangsa sejak awal kemerdekaan.
Discussion about this post