Kepala Negara menegaskan bahwa prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 harus benar-benar diwujudkan dalam kebijakan ekonomi nasional, bukan sekadar menjadi slogan.
“Terus menerus, kita akan pelajari di mana sistem kita lemah, di mana kekurangan kita perbaiki. Patokan kita adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dan tidak hanya slogan. Kita mau wujudkan situasi yang sebenarnya,” ujar Presiden.
Selain fokus pada pembiayaan rakyat kecil, Presiden Prabowo juga menyoroti persoalan birokrasi dan lambannya proses perizinan usaha yang selama ini menjadi keluhan dunia usaha dan investor.
Presiden meminta seluruh kementerian dan lembaga segera memperbaiki sistem pelayanan agar lebih cepat, efisien, dan tidak menghambat investasi.
“Semua pejabat dari semua K/L cari jalan untuk perbaiki sistem, kurangi ketidakefisiensi, permudah perizinan, jangan persulit. Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi, tapi kadang-kadang nunggu izin itu 1 tahun, 2 tahun,” tuturnya.
Untuk mempercepat reformasi tersebut, Presiden juga memerintahkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membentuk satuan tugas khusus deregulasi.
Satgas tersebut nantinya bertugas menyederhanakan berbagai aturan yang dianggap tumpang tindih dan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional.
Presiden menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan dukungan penuh kepada para pengusaha yang bekerja secara benar dan serius membangun ekonomi nasional.
“Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan, tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja, ya harus dibantu. Banyak investor juga dari luar negeri mengeluh, di Indonesia, sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali,” lanjutnya.
Discussion about this post