Presiden Prabowo Terima 10 Buku Reformasi Polri, Kapolri Siap Jalankan Perubahan Besar hingga 2029

ISTANAGARUDA.COM - Langkah besar reformasi institusi kepolisian mulai memasuki babak baru setelah Presiden Prabowo Subianto menerima langsung laporan komprehensif reformasi Polri dan disusul komitmen tegas Kapolri untuk segera mengeksekusi berbagai rekomendasi strategis demi memperkuat supremasi hukum dan kepercayaan publik. Pertemuan antara Presiden Prabowo dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 5 Mei 2026. Agenda tersebut berlangsung lebih dari tiga jam. Fokus pembahasan mencakup arah reformasi Polri dalam jangka pendek hingga menengah, termasuk penguatan tata kelola institusi dan sistem pengawasan eksternal. Ketua KPRP, Jimly Asshiddiqie, menjelaskan bahwa pihaknya telah merampungkan serangkaian kajian mendalam sejak komisi dibentuk. KPRP juga melakukan dialog dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari lembaga negara, organisasi masyarakat, hingga internal kepolisian di berbagai daerah. Seluruh hasil kajian tersebut kemudian dirangkum dalam 10 buku rekomendasi reformasi. Laporan itu memuat usulan kebijakan menyeluruh, termasuk revisi Undang-Undang Polri serta pembentukan regulasi turunan untuk mendukung implementasi reformasi institusi. “Kami laporkan tadi sebanyak 10 buku, yaitu menyangkut keseluruhan policy reform, policy alternative untuk dijalankan oleh pemerintah maupun oleh Polri secara internal,” ujar Jimly dalam keterangannya kepada media usai pertemuan. Menurut Jimly, agenda reformasi internal tersebut dirancang sebagai program jangka menengah yang ditargetkan berjalan hingga tahun 2029. Dalam pertemuan itu, Presiden Prabowo juga memberikan sejumlah keputusan penting terkait arah reformasi kepolisian. Salah satu isu yang dibahas adalah usulan pembentukan Kementerian Keamanan. Namun setelah melalui diskusi panjang, pemerintah memutuskan bahwa pembentukan kementerian baru tersebut tidak perlu dilanjutkan. “Kami sudah sepakati bahwa kami tidak mengusulkan adanya pembentukan kementerian baru. Tapi Presiden juga tanya, kita jelaskan yang kesimpulan kami manfaatnya dibandingkan mudharat-nya, mudharat-nya lebih banyak maka ya sudah kita tidak usulkan itu,” jelas Jimly. Presiden juga memutuskan agar mekanisme pengangkatan Kapolri tetap menggunakan sistem yang berlaku saat ini. Dengan demikian, Kapolri tetap diangkat oleh Presiden melalui persetujuan DPR RI. “Setelah berdiskusi plus-minusnya, Bapak Presiden memberi arahan ya sudah seperti sekarang saja. Jadi Kapolri tetap diangkat oleh Presiden atas persetujuan dari DPR seperti praktik sekarang ini,” ungkapnya. Selain itu, Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap penguatan fungsi pengawasan eksternal melalui Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Pemerintah menyetujui agar Kompolnas diperkuat menjadi lebih independen serta memiliki kewenangan yang mengikat. “Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas. Komisi Kepolisian Republik Indonesia diperkuat sehingga keputusan dan rekomendasinya mengikat dan keanggotaannya tidak lagi ex-officio seperti sekarang tapi disepakati dia independen,” tutur Jimly. Pemerintah juga akan mempertegas aturan mengenai posisi jabatan yang dapat diisi anggota Polri di luar struktur kepolisian. Pengaturan tersebut nantinya akan dibuat secara limitatif melalui peraturan perundang-undangan. Pertemuan ini sekaligus menjadi tahap akhir tugas KPRP setelah menyelesaikan mandat yang diberikan sejak dilantik Presiden Prabowo pada 7 November 2025 lalu. Hasil rekomendasi tersebut selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kebijakan strategis reformasi Polri ke depan. Usai pertemuan tersebut, Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa institusi Polri siap menjalankan seluruh rekomendasi reformasi secara bertahap. Kapolri menyebut berbagai usulan dari KPRP akan menjadi landasan penting untuk memperkuat institusi kepolisian. “Polri pada prinsipnya segera menindaklanjuti terkait dengan usulan-usulan yang memang kami rasa ini akan terus membuat institusi Polri ini menjadi lebih baik,” ujar Kapolri. Ia juga memastikan bahwa penguatan Kompolnas menjadi salah satu prioritas utama yang akan segera dijalankan. Selain itu, Polri akan berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk membahas pengaturan personel di luar struktur organisasi kepolisian. “Penguatan Kompolnas tentunya tadi menjadi bagian yang akan segera kita laksanakan. Penempatan di luar struktur kami segera akan rapatkan dengan Menko Hukum,” lanjutnya. Kapolri turut menjelaskan bahwa Polri telah menyiapkan strategi reformasi berbasis tahapan waktu yang meliputi jangka pendek, menengah, hingga panjang. Pembenahan tata kelola institusi disebut menjadi salah satu fokus utama dalam agenda tersebut. “Dan kemudian juga terkait dengan masalah tata kelola, kami sudah susun untuk mana yang masuk strategi jangka pendek, menengah, dan panjang. Jadi prinsipnya Polri menyambut baik hasil rekomendasi dari Komisi Reformasi Polri dan akan segera ditindaklanjuti,” tegasnya. Komitmen cepat dari pemerintah dan Polri ini menjadi sinyal kuat bahwa reformasi kepolisian tidak lagi berhenti pada tataran konsep. Kini reformasi mulai bergerak menuju implementasi nyata dengan target menciptakan institusi kepolisian yang lebih profesional, transparan, independen, dan berpihak pada kepentingan rakyat.(*)

Presiden Prabowo Terima 10 Buku Reformasi Polri, Kapolri Siap Jalankan Perubahan Besar hingga 2029

Baca Juga

Artikel Lainnya

Discussion about this post

ARTIKELTERBARU

TERPOPULER