Mereka juga menilai bahwa Badan Anti-Korupsi tidak memiliki wewenang hukum untuk menyelidiki tuduhan pemberontakan, serta menyatakan bahwa kepolisian tidak memiliki wewenang untuk membantu penahanan Yoon.
Namun, menurut Park Sung-bae, seorang ahli hukum pidana, Undang-Undang Keamanan Presiden memang mengatur perlindungan bagi Yoon, tetapi tidak memberikan kewenangan kepada Pasukan Keamanan Presiden untuk menghalangi eksekusi surat perintah yang dikeluarkan pengadilan.
Ia menambahkan, tindakan Pasukan Keamanan Presiden tersebut dapat dianggap sebagai penghalangan tugas resmi.
Yoon memiliki kekebalan hukum untuk sebagian besar tindak pidana selama masa jabatannya, tetapi hal ini tidak berlaku untuk tuduhan pemberontakan atau pengkhianatan.
Insiden dan Respons Otoritas
Pada Jumat, penyelidik dan kepolisian berhasil mendekati area sekitar 200 meter dari bangunan kediaman Yoon, setelah melewati unit militer yang menjaga area tersebut.
Namun, mereka dihentikan oleh barikade kendaraan dan sekitar 200 anggota Pasukan Keamanan Presiden serta pasukan militer.
Kementerian Pertahanan menyatakan bahwa pasukan militer yang dikerahkan di kediaman presiden berada di bawah kendali Pasukan Keamanan Presiden.
Penjabat Menteri Pertahanan, Kim Seon-ho, menyampaikan keberatan atas penggunaan militer untuk menghalangi eksekusi surat perintah penahanan, dan meminta agar militer tidak ditempatkan dalam situasi yang berpotensi menghadapkan mereka pada kepolisian.
Sejumlah pejabat tinggi, termasuk menteri pertahanan Yoon, kepala kepolisian, dan beberapa komandan militer, telah ditahan terkait peran mereka dalam pemberlakuan darurat militer.
Discussion about this post