Hal ini menjadi isu sensitif karena keputusan untuk memberhentikan Yoon secara permanen membutuhkan dukungan setidaknya enam hakim. Penambahan hakim baru diyakini dapat meningkatkan peluang pemberhentian Yoon.
Namun, sekutu politik Yoon di partai penguasa menolak penunjukan tersebut, dengan alasan bahwa Han seharusnya tidak menggunakan kewenangan kepresidenan untuk menunjuk hakim sementara status Yoon belum secara resmi dicabut.
Pada Kamis, Han menyatakan tidak akan menunjuk hakim baru tanpa persetujuan bipartisan. Partai Demokrat, yang memiliki mayoritas di parlemen, merespons dengan mengajukan mosi pemakzulan terhadap Han dan mengesahkan undang-undang untuk penunjukan tiga hakim tersebut.
Penyelidikan Dekret Darurat Militer Yoon
Sementara itu, lembaga investigasi di Korea Selatan tengah menyelidiki dugaan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan oleh Yoon terkait dekret darurat militer.
Menteri pertahanan Yoon, kepala kepolisian, dan sejumlah komandan militer senior telah ditangkap atas keterlibatan mereka dalam pengerahan pasukan dan polisi ke Majelis Nasional.
Insiden ini sempat memicu kebuntuan dramatis yang akhirnya berakhir setelah para anggota parlemen berhasil memasuki ruang sidang dan membatalkan dekret tersebut melalui pemungutan suara.
Mosi pemakzulan Han menuduhnya berkolaborasi dengan Yoon dalam pemberlakuan darurat militer, menghambat pengembalian keanggotaan penuh Mahkamah Konstitusi, dan menunda penyelidikan atas dugaan pemberontakan Yoon dengan tidak menunjuk penyelidik independen.(*)
Discussion about this post