Sebagian besar pejabat Korea Selatan memang dapat dimakzulkan dengan mayoritas sederhana, tetapi pemakzulan presiden membutuhkan dukungan dua pertiga suara. Tidak ada undang-undang khusus yang mengatur pemakzulan presiden sementara.
Dalam pernyataannya, Han menyebut pemakzulannya sebagai sesuatu yang “disayangkan” tetapi menghormati keputusan Majelis Nasional.
Ia mengatakan akan menghentikan tugasnya untuk “menghindari kebingungan dan ketidakpastian lebih lanjut” sambil menunggu “keputusan yang cepat dan bijaksana” dari Mahkamah Konstitusi.
Han Diberhentikan, Wakil Perdana Menteri Ambil Alih
Kewenangan Han resmi dicabut setelah dokumen pemakzulan disampaikan kepadanya dan Mahkamah Konstitusi. Tugas kepresidenan sementara kini akan diambil alih oleh Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Keuangan, Choi Sang-mok.
Han, yang ditunjuk sebagai perdana menteri oleh Presiden Yoon, menjadi presiden sementara setelah Yoon dimakzulkan oleh Majelis Nasional sekitar dua pekan lalu akibat pemberlakuan darurat militer yang hanya berlangsung singkat pada 3 Desember.
Namun, Han segera bersitegang dengan Partai Demokrat, oposisi utama, ketika ia menolak upaya mereka untuk mengisi tiga kursi kosong di Mahkamah Konstitusi, membentuk penyelidikan independen atas dekret darurat militer Yoon, serta mengesahkan sejumlah rancangan undang-undang yang pro-petani.
Ketegangan Politik dan Permasalahan Mahkamah Konstitusi
Perselisihan utama antara Han dan oposisi adalah tuntutan Partai Demokrat agar Han menyetujui nominasi tiga hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan jumlah anggotanya menjadi sembilan.
Discussion about this post