Menko Yusril: Presiden Prabowo Minta Definisi Korupsi Dikaji Ulang, Pencurian Ikan Jadi Sorotan

ISTANAGARUDA.COM - Presiden Prabowo Subianto meminta kajian mendalam terhadap definisi tindak pidana korupsi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, dengan menyoroti praktik yang berpotensi menguras kekayaan negara, mulai dari manipulasi nilai transaksi pertambangan hingga pencurian ikan di laut. Arahan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra setelah bertemu Presiden Prabowo di Kantor Presiden, Jakarta, Senin, 26 Oktober 2026. Menurut Yusril, pembahasan itu berkaitan dengan usulan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) untuk meninjau kembali definisi korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kajian tersebut juga akan mempertimbangkan kesesuaian aturan nasional dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi. “Saya baru berbicara dan berdiskusi dengan Pak Presiden sambil juga mendengarkan arahan beliau sehubungan dengan keinginan DEN (Dewan Ekonomi Nasional) untuk melakukan perubahan terhadap definisi korupsi yang ada di dalam Undang-Undang 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi,” ujar Yusril. Yusril menegaskan bahwa arahan Presiden bukan berarti pemerintah telah menyetujui usulan perubahan yang disampaikan DEN. Sebaliknya, Prabowo meminta agar persoalan tersebut dipelajari secara lebih menyeluruh sehingga rumusan hukum yang dihasilkan sesuai dengan kondisi, kebutuhan, dan kepentingan Indonesia. “Pak Presiden menegaskan bahwa beliau bukan berarti sudah menyetujui apa yang disampaikan oleh DEN tapi beliau meminta untuk dilakukan kajian yang lebih mendalam supaya kita mampu merumuskan pengertian korupsi itu yang cocok dengan situasi negara yang kita hadapi,” imbuh Yusril. Dalam pembahasan tersebut, pemerintah juga menyoroti perlunya perhatian lebih luas terhadap berbagai tindakan yang menyebabkan kekayaan nasional mengalir keluar atau menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara. Yusril menjelaskan bahwa UNCAC tidak hanya mengatur persoalan penyuapan, tetapi mencakup berbagai bentuk tindak pidana korupsi yang dapat menjadi acuan negara-negara peserta dalam menyusun hukum nasional. Ia menilai, selain suap, gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan negara, praktik manipulasi nilai transaksi atau under-invoicing di sektor pertambangan juga perlu mendapat perhatian serius. Praktik tersebut terjadi ketika nilai atau volume transaksi yang dilaporkan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya, sehingga berpotensi mengurangi penerimaan negara dan membuat sebagian nilai ekonomi tidak tercatat sebagaimana mestinya. “Yang tadi dengan Pak Presiden juga kita singgung misalnya masalah under-invoicing yang dilakukan oleh para pengusaha di bidang pertambangan atau orang yang mencuri ikan di laut itu jumlahnya besar sekali, ratusan triliun setiap tahun. Mereka menambang katakanlah 20 ribu ton yang dilaporkan cuma 10 ribu atau 15 ribu dan selama ini menguap uangnya ke luar negeri,” ungkap Yusril. Menurut Yusril, persoalan tersebut tidak boleh luput dari perhatian karena berkaitan langsung dengan perlindungan sumber daya alam dan kepentingan ekonomi nasional. Ia menilai, pemberantasan korupsi selama ini memang harus terus menyasar pejabat yang melakukan penggelembungan harga atau menerima suap, tetapi pengawasan juga perlu menjangkau praktik yang berpotensi menguras kekayaan bangsa melalui kegiatan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam. “Rakyat kita tidak pernah menyadari bahwa itu sebenarnya sangat serius, dan perlu kita selesaikan juga masalah ini walaupun, tapi perhatian kita lama-lama selama ini kan banyak masalah pejabat yang mark-up harga, yang menerima suap, ya itu memang harus kita berantas tapi juga jangan dilupakan kegiatan-kegiatan seperti under-invoicing, pencurian ikan di laut yang itu sebenarnya adalah menguras kekayaan bangsa kita juga,” ujar Yusril menambahkan. Selain memperluas perhatian terhadap bentuk-bentuk perbuatan yang merugikan perekonomian, pemerintah juga perlu mengkaji secara cermat batasan mengenai keuangan negara dalam aturan tindak pidana korupsi. Yusril berpandangan, kejelasan mengenai unsur kerugian negara dan perekonomian negara penting agar ketentuan hukum dapat diterapkan secara tepat terhadap berbagai bentuk pelanggaran. Ia menilai, aspek perekonomian negara masih perlu mendapat perhatian lebih besar dalam penyempurnaan regulasi, termasuk ketika suatu tindakan merugikan kepentingan nasional meskipun bentuknya tidak sama dengan praktik korupsi yang selama ini umum ditangani. “Jadi menurut saya sebenarnya di dalam undang-undang tipikor (tindak pidana korupsi) kita sekarang ini pertama adalah unsur kerugian negara, yang kedua itu perekonomian negara. Perekonomian negara itu yang menurut saya masih kurang dikembangkan. Jadi kalau orang itu melakukan pencurian ikan, melakukan under-invoicing di bidang pertambangan jelas dia merugikan perekonomian negara, mestinya itu juga termasuk ke dalam korupsi juga,” ungkap Yusril. Pemerintah selanjutnya akan mendalami kemungkinan penyelarasan aturan pemberantasan korupsi dengan prinsip-prinsip UNCAC, tanpa mengabaikan karakteristik dan kebutuhan hukum Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat memperkuat upaya pemberantasan korupsi sekaligus memperluas perlindungan terhadap kekayaan negara, sumber daya alam, dan perekonomian nasional.(*)

Menko Yusril: Presiden Prabowo Minta Definisi Korupsi Dikaji Ulang, Pencurian Ikan Jadi Sorotan

Baca Juga

Artikel Lainnya

Discussion about this post

ARTIKELTERBARU

TERPOPULER