Suahasil menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak berarti pemerintah menghentikan atau mengurangi peran belanja negara dalam mendukung perekonomian.
Sebaliknya, belanja APBN pada triwulan IV 2026 diperkirakan mencapai sekitar Rp1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp1.200 triliun.
“Untuk Q4 ini APBN akan belanja sekitar Rp1.300 triliun lebih tinggi dibandingkan Q4 tahun 2025 yaitu Rp. 1.200 triliun. Jadi belanja APBN akan terus lebih tinggi dibandingkan Q4 tahun lalu. Ini akan mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat termasuk layanan publik pemerintah dan juga perlindungan sosial, bantuan pangan sudah mulai bergulir untuk Q4. Ini akan mendorong kegiatan konsumsi dan mendorong government expenditure di perekonomian kita,” tuturnya.
Peningkatan belanja tersebut diharapkan dapat menjaga perputaran ekonomi melalui penyediaan layanan publik, penyaluran bantuan pangan, serta berbagai program perlindungan sosial.
Pemerintah juga menargetkan pengeluaran negara dapat menopang konsumsi masyarakat sekaligus memperkuat kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada penghujung tahun.
Di luar kebijakan fiskal, stabilitas sektor keuangan turut menjadi bagian penting dari upaya menjaga ketahanan ekonomi nasional.
Suahasil menyatakan, Kementerian Keuangan akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas sistem keuangan serta mendukung Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjalankan fungsi pengawasan mikroprudensial.
Discussion about this post