Untuk mencapai tujuan tersebut, BPGMN akan memanfaatkan sains dan teknologi, termasuk pemodelan untuk mengidentifikasi tingkat kekeringan serta memetakan wilayah yang berisiko mengalami kebakaran.
Badan tersebut juga akan melibatkan tenaga ahli dari beragam disiplin ilmu, mulai dari hidrologi dan revegetasi gambut hingga bidang sosial ekonomi serta keahlian khusus mengenai ekosistem mangrove.
Pendekatan berbasis data itu diharapkan membantu pemerintah menentukan wilayah prioritas dan menyusun langkah pencegahan sebelum kebakaran terjadi berulang kali.
Satyawan mengatakan, pemulihan ekosistem membutuhkan proses bertahap dan harus disesuaikan dengan target serta waktu yang tersedia.
“Tentu kalau target untuk kapan selesai tentu kita kan dibatasi juga oleh waktu. Paling tidak yang kita harapkan ada penurunan secara gradual, yang dulunya terbakar, terulang, tidak lagi terbakar. Lalu ada sekitar 500 sekian KHG, Kesatuan Hidrologis Gambut tentu juga akan kita petakan nanti,” jelasnya.
Pemetaan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) menjadi salah satu langkah yang disiapkan untuk memperkuat pengawasan dan pengelolaan kawasan gambut secara lebih terarah.
Di sisi lain, Wakil Kepala BPGMN Sriyanto menekankan bahwa keberhasilan penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan satu lembaga, melainkan membutuhkan koordinasi dan kerja sama lintas instansi.
“Tentunya kolaborasi ya, kita ini kan salah satu badan dari sekian entitas yang memang bertukar untuk menangani karhutla,” tuturnya.
Sriyanto juga menyoroti pentingnya mendeteksi persoalan sejak dini, mengidentifikasi faktor penyebab, serta melakukan analisis dan proyeksi untuk menentukan tindakan pencegahan yang tepat.
Discussion about this post