Presiden Prabowo Saksikan Penyerahan Kekayaan Negara Rp13,24 Triliun dan 259 Ribu Hektare Kawasan Hutan kepada Negara

ISTANAGARUDA.COM - Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan berhenti memulihkan kekayaan negara dari berbagai praktik yang merugikan rakyat, setelah Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) kembali menyerahkan penerimaan negara Rp13,24 triliun dan mengembalikan penguasaan 259.230,73 hektare kawasan hutan pada tahap kedelapan. Penyerahan tersebut berlangsung di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Selasa, 6 Oktober 2026, dan disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo. Dalam agenda itu, Satgas PKH melaporkan penerimaan negara yang berhasil dihimpun mencapai Rp13.241.335.681.910,13. Capaian tersebut menjadi bagian dari rangkaian pemulihan kekayaan negara yang telah dilakukan Satgas PKH sejak dibentuk pada Februari 2025. Selain penerimaan negara, pemerintah juga terus melakukan penguasaan kembali kawasan hutan yang berada dalam sektor perkebunan dan pertambangan. Hingga saat ini, Satgas PKH telah menguasai kembali kawasan hutan pada sektor perkebunan sawit seluas 6.206.212,14 hektare. Sementara pada sektor pertambangan, kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali mencapai 14.633,79 hektare. Khusus pada penyerahan tahap kedelapan, lahan seluas 259.230,73 hektare diserahkan kembali kepada kementerian dan lembaga terkait untuk dikelola sesuai kewenangan negara. Penyerahan hasil penagihan denda administratif serta penyelamatan keuangan negara dilakukan dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Adapun kawasan hutan hasil penguasaan kembali diserahkan dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Kehutanan. Presiden Prabowo mengatakan hasil tersebut merupakan bukti konkret dari kerja lintas lembaga dalam mengamankan kekayaan yang menjadi milik negara. Ia menyebut Satgas PKH melibatkan 12 institusi yang bekerja bersama dalam menjalankan upaya tersebut. “Hari ini sekali lagi kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerjasama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp 52 triliun, sekitar USD3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun,” tutur Presiden. Jika dikonversikan menggunakan asumsi kurs sekitar Rp16.500 per dolar AS, nilai USD3 miliar tersebut setara kurang lebih Rp49,5 triliun, sehingga angka sekitar Rp52 triliun yang disebut Presiden mencerminkan capaian penerimaan dalam rangkaian kegiatan tersebut. Di tengah capaian itu, Prabowo juga mengingatkan bahwa upaya menyelamatkan kekayaan negara bukan pekerjaan yang mudah. Presiden mengaku memahami adanya tantangan yang harus dihadapi para anggota Satgas PKH selama menjalankan tugas. “Saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini. Saya mengerti dan saya paham bahwa tantangan yang saudara hadapi tidak ringan,” ucap Presiden. Menurut Prabowo, pemberantasan praktik yang merugikan negara akan selalu berhadapan dengan pihak-pihak yang selama ini memperoleh keuntungan dari kecurangan. Meski demikian, Kepala Negara menegaskan pemerintah harus tetap memilih jalan yang berpihak pada kebenaran, keadilan, dan kepentingan masyarakat. “Pilihannya adalah pada diri kita. Apakah kita berani memilih jalan kebenaran? Atau kita menyerah kepada kekuatan yang serakah? Kekuatan yang tidak setia kepada bangsa ini? Kekuatan yang menghina rakyat? Kekuatan yang bekerja agar Indonesia terus miskin? Padahal kita negara yang sangat kaya,” katanya. Prabowo juga menyinggung adanya ancaman dan intimidasi yang diterima sejumlah anggota Satgas PKH, termasuk tekanan yang disebut turut menyasar keluarga mereka. Karena itu, Presiden menyampaikan penghargaan kepada para anggota satgas yang tetap menjalankan tugas meski menghadapi berbagai bentuk tekanan. “Saya terima kasih yang masih mau berjuang bersama saya. Berjuang untuk rakyat kita. Berjuang untuk mereka yang tidak bisa bicara. Mereka yang tidak punya apa-apa,” ujar Presiden. “Percayalah, kebenaran akan menang. Percayalah, kita di atas jalan yang benar. Kita tidak ragu-ragu,” tambahnya. Jaksa Agung ST Burhanuddin turut menilai capaian Satgas PKH sebagai bagian dari kehadiran negara dalam menjaga kekayaan alam sekaligus memastikan hukum dijalankan. Menurutnya, sumber daya yang dikuasai negara harus dikembalikan manfaatnya kepada masyarakat secara maksimal. “Bagi kami, capaian tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjaga kekayaan alam, menegakkan kewibawaan hukum, dan memastikan bahwa sumber daya yang merupakan milik negara pada akhirnya dapat diberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat,” tutur Jaksa Agung. Selain persoalan penguasaan kembali kawasan hutan dan pemulihan penerimaan negara, Prabowo menyoroti tantangan lain yang masih dihadapi pemerintah dalam membenahi tata kelola negara. Salah satunya adalah praktik penyuapan terhadap pejabat negara yang menurut Presiden masih menjadi persoalan yang harus terus ditangani. Prabowo mengatakan pemerintah akan tetap mengedepankan pendekatan persuasif dalam mendorong perbaikan, sembari menyampaikan pesan mengenai pentingnya kebenaran dan kepentingan bangsa. “Kita berusaha memperbaiki dengan persuasif, dengan dakwah, dakwah kebenaran, dakwah kebangsaan, dengan bicara, dengan meyakinkan, di mana-mana saya diundang pasti saudara tahu apa pesan saya. Menteri-menteri yang ikut rapat dengan saya tahu sikap saya, tekad saya, kehendak saya,” tandasnya. Rangkaian penyerahan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa agenda penertiban kawasan hutan dan penyelamatan keuangan negara terus berlanjut. Pemerintah menegaskan pemulihan kekayaan negara tidak berhenti pada penindakan, tetapi diarahkan agar sumber daya alam yang berhasil dikuasai kembali dapat dikelola untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(*)

Presiden Prabowo Saksikan Penyerahan Kekayaan Negara Rp13,24 Triliun dan 259 Ribu Hektare Kawasan Hutan kepada Negara

Baca Juga

Artikel Lainnya

Discussion about this post

ARTIKELTERBARU

TERPOPULER