Pemerintah, kata dia, tetap akan berupaya meningkatkan capaian tersebut agar akses dan pemahaman masyarakat terhadap sektor keuangan semakin luas.
“Sebetulnya angka ini adalah angka yang relatif baik. Jadi kalau dibandingkan dengan OECD, misalnya OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen, sedangkan survei kita itu di 69,57 persen,” katanya.
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo juga meminta agar kepemilikan rekening dapat diperluas sehingga masyarakat Indonesia memiliki akses langsung terhadap layanan perbankan.
Untuk merealisasikan arahan itu, pemerintah akan meminta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI serta Bank Syariah Indonesia (BSI) menyiapkan rekening yang dapat digunakan oleh masyarakat.
“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment system-nya,” jelas Airlangga.
Pemanfaatan data kependudukan tersebut akan dilakukan melalui pemadanan dengan sistem yang tersedia di Bank Indonesia sehingga infrastruktur rekening masyarakat dapat terhubung dengan ekosistem pembayaran nasional.
Selain memperkuat akses rekening, pemerintah juga menyiapkan pemanfaatan QRIS sebagai salah satu gateway dalam sistem pembayaran.
Penggunaan QRIS dinilai dapat membantu masyarakat semakin terbiasa menggunakan layanan keuangan digital sekaligus memperluas jangkauan inklusi keuangan.
Discussion about this post