ISTANAGARUDA.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah akan mempercepat pembenahan tata kelola ekonomi nasional dengan memberantas berbagai praktik yang selama ini menyebabkan kebocoran kekayaan negara dan menghambat peningkatan kesejahteraan rakyat.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat memberikan pengantar dalam Sidang Kabinet Paripurna yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 20 Juli 2026.
Kepala Negara mengatakan pemerintah tidak akan membiarkan praktik-praktik yang merugikan kepentingan nasional terus berlangsung karena dampaknya sangat besar terhadap kondisi perekonomian dan kehidupan masyarakat.
“Terjadi suatu distorsi terhadap perekonomian kita, telah terjadi mengalir keluar kekayaan kita secara signifikan ribuan triliun, ratusan miliar dolar tiap tahun dengan praktik-praktik underinvoicing, pemalsuan laporan, underinvoicing adalah pemalsuan laporan perdagangan. Praktik-praktik transfer pricing, praktik-praktik penyelundupan, hal-hal yang sesungguhnya sungguh tidak masuk akal dan sesungguhnya tidak adil bagi bangsa kita,” ujar Kepala Negara.
Presiden menjelaskan bahwa persoalan tersebut bukan sekadar temuan internal pemerintah.
Menurutnya, berbagai data yang mengungkap kebocoran kekayaan Indonesia berasal dari lembaga-lembaga internasional yang kredibel, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Kondisi tersebut, lanjut Presiden, sesungguhnya telah lama diketahui oleh pelaku usaha maupun kalangan ekonomi, baik di dalam maupun luar negeri.
Discussion about this post