Pemerintah berharap kedua inisiatif tersebut dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu tujuan investasi yang semakin kompetitif di tingkat global.
Pada sektor pelayanan publik, pemerintah juga tengah menyiapkan sistem identitas digital tunggal atau digital single ID yang ditargetkan mulai diterapkan pada akhir tahun ini.
Melalui sistem tersebut, berbagai bantuan sosial dan program transfer tunai pemerintah dapat disalurkan secara lebih akurat kepada penerima yang berhak.
“Mungkin akhir tahun ini akan ada digital single ID, yang mengakibatkan semua bansos (bantuan sosial) atau direct cash transfer itu akan targeted dan itu akan menghemat angka cukup besar tadi. Angka mungkin beberapa bisa cukup besar akan dihemat dan saya melihat nanti subsidi tidak akan lagi ke barang. Subsidi akan langsung kepada penerima karena rata-rata kita kumpulkan semua bansos itu dengan cash transfer dan seterusnya ada 5,4 juta rupiah per orang dan ini nanti akan dikelompokkan dengan AI,” ujar Luhut.
Ia menambahkan bahwa penggunaan AI akan membantu pemerintah mengelompokkan data penerima manfaat secara lebih akurat sehingga potensi kebocoran anggaran dapat ditekan secara signifikan.
Luhut menegaskan bahwa langkah digitalisasi yang sedang dijalankan merupakan bagian dari transformasi besar menuju pemerintahan modern yang sepenuhnya berbasis data dan teknologi.
Menurutnya, Indonesia berpeluang menjadi salah satu negara berpenduduk besar pertama di dunia yang menerapkan sistem pemerintahan digital berbasis AI secara menyeluruh.
Discussion about this post