Dengan basis data yang lebih lengkap, pemerintah dapat melakukan pembinaan secara lebih terarah sekaligus memperluas partisipasi pelaku UMKM dalam sistem perpajakan nasional.
“Itu semua terkoneksi nanti ke national single window di kementerian keuangan. Ini saya pikir penting, karena nanti dengan Govtec masuk maka UMKM yang 64 juta itu kita akan grab supaya mereka itu juga ikut bagian yang 0,5 persen bayar pajak, dan kalau itu terjadi maka tax ratio kita akan naik dari 9 persenan sekarang mungkin ke 12-13 persen over time dan dari situ juga kalau penerimaan negara akan meningkat cukup signifikan,” imbuh Luhut.
Menurutnya, peningkatan rasio pajak tersebut akan membuka ruang yang lebih besar bagi pemerintah untuk memperkuat pembiayaan pembangunan nasional.
Pengembangan GovTech sendiri dilakukan dengan memanfaatkan berbagai platform digital yang telah tersedia sebelumnya.
Sejumlah sistem seperti PeduliLindungi, e-Katalog, dan Simbara menjadi bagian dari fondasi yang terus disempurnakan oleh talenta-talenta digital dalam negeri.
Saat ini pemerintah juga sedang menguji implementasi sistem tersebut di 42 provinsi, kabupaten, dan kota sebagai proyek percontohan.
“Kemarin di Banyuwangi sudah berjalan dan sangat sukses kita belajar dari model ini. Nanti kalau 42 ini sukses, Oktober tahun ini akan roll out nasional, seluruh 514 kabupaten akan terhubung,” ungkap Luhut.
Selain membahas digitalisasi pemerintahan, Luhut menyampaikan bahwa Presiden Prabowo juga memberikan arahan terkait pengembangan International Financial Center dan skema family office.
Discussion about this post