Menurut pejabat setempat, data tersebut digunakan untuk memantau aktivitas mata uang kripto, menyelidiki pelanggaran aturan, mengukur potensi risiko keuangan, serta mengawasi lonjakan kebutuhan listrik akibat aktivitas mining.
Rusia sebenarnya telah melegalkan aktivitas penambangan kripto sejak tahun 2024.
Namun hingga kini masih banyak penambang yang beroperasi di luar sistem resmi pemerintah.
Pemerintah Rusia memperkirakan negara kehilangan sekitar 122 juta dolar AS dari potensi pendapatan pajak akibat aktivitas penambangan ilegal yang tidak terdaftar.
Karena itu, kewajiban pelaporan alamat IP dianggap sebagai senjata baru untuk mempersempit ruang gerak para pelaku mining ilegal.
Pemerintah juga memberikan peringatan keras kepada perusahaan yang melanggar aturan.
Penambang yang memberikan data palsu atau melanggar regulasi dapat dicoret dari registrasi resmi.
Di Rusia, aktivitas penambangan tanpa registrasi umumnya dianggap ilegal.
Artinya, perusahaan yang dikeluarkan dari registri praktis tidak lagi dapat menjalankan operasional secara sah.
Langkah terbaru ini menjadi bagian dari strategi besar Rusia untuk memperketat kendali terhadap industri kripto yang berkembang pesat.
Sebelumnya, pemerintah juga telah memberlakukan larangan aktivitas mining di sejumlah wilayah yang mengalami tekanan pasokan energi.
Kebijakan tersebut diterapkan guna mengurangi beban terhadap infrastruktur kelistrikan nasional.
Sejak melegalkan penambangan kripto pada 2024, Rusia memang terus menambah aturan pelaporan dan kewajiban kepatuhan yang semakin ketat bagi pelaku industri tersebut.(*)
Discussion about this post