Data terbaru menunjukkan bahwa aset kripto semakin sering digunakan oleh negara-negara yang berada di bawah sanksi internasional.
Teknologi ini dimanfaatkan untuk mendukung perdagangan lintas negara.
Selain itu, cryptocurrency juga digunakan untuk mendanai jaringan proksi serta memindahkan dana di luar sistem keuangan tradisional.
Pada tahun 2025 saja, alamat kripto yang terkait dengan aktivitas ilegal menerima dana sekitar 154 miliar dolar AS.
Jumlah tersebut meningkat sekitar 162 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sebagian besar lonjakan tersebut berasal dari entitas yang berada di bawah sanksi internasional.
Kelompok ini tercatat menerima sekitar 104 miliar dolar AS dalam bentuk cryptocurrency.
Nilai tersebut melonjak sekitar 694 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemerintah di berbagai negara mulai meningkatkan upaya penegakan hukum terhadap aktivitas kripto yang terkait dengan penghindaran sanksi.
Regulator di Amerika Serikat, Eropa, dan Inggris memperkuat koordinasi pengawasan sepanjang 2025.
Langkah tersebut menargetkan penggunaan cryptocurrency yang diduga digunakan untuk aktivitas keuangan ilegal.
Beberapa lembaga yang terlibat dalam pengawasan tersebut antara lain Office of Foreign Assets Control di Amerika Serikat.
Selain itu terdapat pula kebijakan sanksi dari European Union.
Di Inggris, pengawasan dilakukan oleh Office of Financial Sanctions Implementation.
Ketiga otoritas tersebut memperluas daftar sanksi terhadap berbagai infrastruktur kripto.
Target utama meliputi jaringan ransomware.
Selain itu terdapat pula jaringan yang diduga terkait dengan negara tertentu.
Beberapa layanan kripto yang digunakan untuk menghindari pembatasan finansial juga masuk dalam daftar pengawasan.
Uni Eropa bahkan mengambil langkah tambahan terhadap penyedia layanan kripto dari Rusia.
Langkah tersebut juga menyasar stablecoin bernama A7A5 yang didukung rubel Rusia.
Token tersebut mencatat transaksi sekitar 93,3 miliar dolar AS dalam waktu hanya sepuluh bulan.
Aktivitas tersebut menunjukkan bagaimana aset digital kini dimanfaatkan untuk menyelesaikan transaksi lintas negara tanpa melibatkan sistem perbankan tradisional.
Perdebatan hukum mengenai teknologi terdesentralisasi juga turut mempengaruhi kebijakan sanksi.
Pada Maret 2025, Office of Foreign Assets Control mencabut sanksi terhadap layanan mixer kripto Tornado Cash.
Keputusan ini muncul setelah putusan pengadilan menyatakan bahwa kontrak pintar yang berjalan secara otonom tidak dapat diperlakukan sebagai properti yang dapat dikenai sanksi.
Sementara itu, aktivitas kripto yang dilakukan oleh negara-negara tertentu juga meningkat tajam.
Aktor yang terkait dengan North Korea dilaporkan mencuri lebih dari 2 miliar dolar AS dalam bentuk cryptocurrency sepanjang 2025.
Kelompok tersebut juga tetap menjalankan berbagai operasi siber untuk memperoleh pendapatan tambahan.
Selain itu, mereka juga memanfaatkan jaringan pekerja teknologi informasi global untuk menghasilkan pemasukan.
Aktivitas keuangan berbasis blockchain juga meningkat di Iran.
Alamat kripto yang terkait dengan jaringan keuangan yang berhubungan dengan Islamic Revolutionary Guard Corps menyumbang lebih dari separuh nilai transaksi yang diterima entitas Iran pada kuartal keempat 2025.
Sepanjang tahun tersebut, alamat-alamat tersebut memindahkan dana lebih dari 3 miliar dolar AS.
Dana tersebut digunakan untuk mendukung jaringan milisi.
Sebagian transaksi juga terkait dengan perdagangan minyak.
Selain itu dana digunakan untuk pengadaan berbagai peralatan.
Di sisi lain, Russia mulai mengadopsi sistem penyelesaian transaksi internasional berbasis blockchain.
Aktivitas yang melibatkan stablecoin A7A5 menunjukkan pola transaksi yang terjadi terutama pada jam kerja hari kerja.
Pola tersebut mengindikasikan bahwa token tersebut kemungkinan digunakan sebagai lapisan penyelesaian transaksi untuk perdagangan lintas negara.
Fenomena ini menunjukkan bahwa teknologi kripto kini semakin memainkan peran strategis dalam dinamika geopolitik dan sistem keuangan global.(*)
Artikel Lainnya
Discussion about this post