“Pendekatan ini bisa membuat token yang telah lama ada dan diperdagangkan secara luas di jaringan terbuka dan tanpa izin—termasuk ETH, SOL, dan XRP—terus diawasi oleh SEC, meskipun transaksi sekarang atau di masa depan tidak mengandung unsur penawaran sekuritas.”
Ripple juga menentang penggunaan uji Howey yang terus berlanjut tanpa batasan hukum dari Kongres.
Mereka menilai uji tersebut telah digunakan secara berlebihan oleh administrasi sebelumnya hingga menjadi “alat dengan diskresi tanpa batas.”
Alderoty meminta Kongres untuk menetapkan kriteria hukum yang tegas agar interpretasi subjektif dapat dicegah dan akuntabilitas dapat ditegakkan.
Ia juga mengusulkan sejumlah reformasi struktural, termasuk pengecualian khusus bagi token yang telah lama diperdagangkan dan pembatasan wewenang SEC untuk mendefinisikan ulang transaksi antar pihak terkait.
Tak hanya itu, ia menyerukan perlindungan yang jelas bagi aktivitas di level protokol, seperti staking dan operasi konsensus.
Ripple juga mendorong adanya supremasi hukum federal atas peraturan negara bagian yang tidak konsisten dalam hal pengawasan aset digital.
“Legislasi federal seharusnya menggantikan hukum negara bagian tertentu untuk menciptakan konsistensi nasional, mengurangi fragmentasi regulasi, dan mendukung inovasi.”
“Supremasi ini sangat penting dalam hal struktur pasar, penerbitan stablecoin, standar penyimpanan, dan klasifikasi token—area yang membutuhkan pengawasan federal yang seragam. Namun, legislasi federal juga harus tetap mempertahankan kewenangan negara bagian dalam hal perlindungan konsumen dan penegakan hukum terhadap penipuan,” tambahnya.(*)
Discussion about this post