“Tidak ada satu pun organisasi di pihak kekuatan revolusioner kami yang akan menerima pemilu ilegal yang direncanakan militer. Kami mungkin memiliki perbedaan pendapat dalam isu lain, tetapi posisi kami terkait pemilu ini bersatu dan jelas. Kami sama sekali tidak menerima ini,” tegas Moe Zaw Oo dalam konferensi pers daring, Rabu (31/1).
Dengan perpanjangan keadaan darurat ini, krisis politik dan kemanusiaan di Myanmar diprediksi akan terus berlanjut, sementara harapan rakyat untuk kembali ke demokrasi semakin jauh dari kenyataan.(*)
Page 3 of 3
Discussion about this post