MPR RI Resmi Hapus Nama Mantan Presiden Soeharto dari Tap MPR 11/1998

ISTANAGARUDA.COM - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) resmi membersihkan nama mantan Presiden Soeharto. Ini menyusul penghapusan nama Soeharto dari Ketetapan (Tap) MPR Nomor 11 Tahun 1998 tentang perintah untuk menyelenggarakan yang bersih tanpa Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Keputusan penting ini disahkan dalam rapat paripurna terakhir MPR periode 2024-2029, pada Rabu (25/9/2024), di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta. Adapun nama mantan Presiden Soeharto yang telah resmi dihapus itu tertuang dalam Pasal 4, yang sebelumnya berbunyi: "Upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme harus dilakukan secara tegas terhadap siapapun juga, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglemerat termasuk mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak azasi manusia." Menurut Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), penyebutan nama Soeharto dalam Tap MPR 11/1998 dianggap telah selesai. "Terkait penyebutan nama mantan Presiden Soeharto dalam TAP Nomor XI/MPR/1998 tersebut secara pribadi Soeharto dinyatakan telah selesai dilaksanakan, karena yang bersangkutan telah meninggal dunia," ujar Bamsoet usai Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR 2019-2024 di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (25/9/24). Hadir dalam sidang paripurna terkahir MPR RI itu di antaranya Ketua DPR RI Puan Maharani, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Sjarifuddin Hasan, Hidayat Nur Wahid, Fadel Muhammad, Yandri Susanto dan Amir Uskara, Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus, Sufmi Dasco Ahmad, Rachmad Gobel dan Muhaimin Iskandar serta Wakil Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin. Menurut Bamsoet, langkah ini merupakan tindak lanjut dari surat yang diajukan oleh Partai Golkar pada 18 September 2024, yang meminta agar MPR mengkaji ulang penyebutan nama Soeharto dalam Tap tersebut. Meski nama Soeharto dicabut, Tap MPR Nomor 11/1998 masih tetap berlaku sesuai ketentuan Tap MPR Nomor I/MPR/2003. Diketahui, Fraksi Golkar mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk meninjau kembali Pasal 4 dalam Tap MPR Nomor XI/MPR/1998, khususnya bagian yang secara eksplisit menyebut nama Presiden Soeharto. Golkar menilai bahwa ketetapan itu sudah selesai dijalankan, namun meminta agar pencabutan tersebut tidak mengurangi makna dari Tap tersebut. MPR berjanji akan memberikan surat resmi kepada keluarga Soeharto sebagai jawaban atas surat yang diajukan oleh Fraksi Golkar. "Kami akan mengundang keluarga Pak Harto untuk menerima surat jawaban dari MPR, sama seperti saat kami mengundang keluarga Bung Karno dan Gus Dur," kata Bamsoet. Selain surat dari Fraksi Golkar tadi, Bamsoet mengatakan pimpinan MPR juga menerima surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa perihal Kedudukan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden RI K.H. Abdurrahman Wahid. Berdasarkan kesepakatan Rapat Gabungan Pimpinan MPR dengan Pimpinan Fraksi/Kelompok DPD tanggal 23 September 2024 dan disampaikan dalam Sidang Paripurna MPR RI Akhir Masa Jabatan 2019-2024, Pimpinan MPR menegaskan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden RI K.H. Abdurrahman Wahid saat ini kedudukan hukumnya tidak berlaku lagi. Sebagaimana dinyatakan oleh Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002. Sebelumnya, pimpinan MPR juga menerima surat dari Menteri Hukum dan HAM tertanggal 13 September 2024, perihal Tindak Lanjut Tidak Berlakunya TAP Nomor XXXIII/ MPRS/1967. Berdasarkan kesepakatan pada Rapat Pimpinan MPR tanggal 23 Agustus 2024, Pimpinan MPR telah menegaskan bahwa bahwa sesuai pasal 6 TAP Nomor I/MPR/ 2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Seluruh TAP MPRS dan TAP MPR mulai tahun 1960 sampai 2002, TAP MPRS Nomor XXXIII/MPRS /1967 telah dinyatakan tidak berlaku lagi. Sehingga, tuduhan pengkhianatan terhadap Bung Karno telah digugurkan demi hukum oleh Keputusan Presiden Nomor 83/TK/2012 tentang Gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Karno. Hal itu sesuai dengan ketentuan pasal 25 huruf e UU Nomor 20 tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. "Seluruh hal tersebut dilaksanakan pimpinan MPR sebagai bagian dari penyadaran kita bersama untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan. MPR adalah rumah kebangsaan kita bersama. MPR adalah penjelmaan seluruh rakyat Indonesia," papar Bamsoet. "Sudah sepantasnya dalam kerangka itu MPR merajut persatuan bangsa. Karenanya, pimpinan MPR RI mendorong agar jasa dan pengabdian dari mantan Presiden Soekarno, mantan Presiden Soeharto, dan mantan Presiden Abdurrahman Wahid, dapat diberikan penghargaan yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai pahlawan nasional, termasuk gelar Pahlawan Nasional," imbuhnya. Dosen tetap Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Borobudur, Universitas Pertahanan RI (UNHAN) dan Universitas Jayabaya ini mengingatkan agar jangan sampai ada warga negara Indonesia, apalagi seorang pemimpin bangsa yang harus menjalani sanksi hukuman tanpa adanya proses hukum yang adil. Tidak perlu ada lagi dendam sejarah yang diwariskan kepada anak-anak bangsa yang tidak pernah tahu, apalagi terlibat pada berbagai peristiwa kelam di masa lalu. "MPR adalah aktualisasi dari permusyawaratan seluruh rakyat Indonesia. Sudah sepantasnya dalam kerangka itu, MPR merajut persatuan bangsa. Layaknya benang yang mengikat kain berbagai warna, MPR menganyam harapan dan cita-cita bangsa dalam satu harmoni," pungkas Bamsoet.(*)

MPR RI Resmi Hapus Nama Mantan Presiden Soeharto dari Tap MPR 11/1998

Baca Juga

Artikel Lainnya

Discussion about this post

ARTIKELTERBARU

TERPOPULER