“Jadi kami berterima kasih kepada Presiden, pemerintah, Pak Menteri, telah diberikan suntikan dana sebesar Rp20 triliun, yang Rp10 triliun akan cair bulan ini dan Rp10 triliun akan cair bulan November lah sebelum akhir tahun,” ujar Prihati.
Di sisi kepesertaan, pemerintah juga melaporkan bahwa jumlah peserta JKN telah mencapai sekitar 285 juta jiwa dengan tingkat kepesertaan aktif sebesar 80,6 persen.
Suahasil mengatakan pemerintah akan memperbaiki pengumpulan iuran sekaligus meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan iuran dengan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Kami mendorong supaya pengumpulan iuran BPJS menjadi lebih baik, tingkat ketepatan sasaran dari penerima bantuan iuran juga menjadi lebih baik sesuai dengan data DTSEN,” ungkap Suahasil.
Bagi BPJS Kesehatan, penguatan finansial harus berjalan bersama peningkatan kualitas layanan agar manfaat program JKN benar-benar dirasakan peserta.
Prihati mengatakan sistem pelayanan juga perlu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan, mulai dari inflasi medis, pertumbuhan penduduk, perubahan pola penyakit hingga meningkatnya pemanfaatan layanan kesehatan.
Ia juga menyoroti perlunya pembenahan terhadap potensi fraud dalam pelayanan kesehatan serta perubahan pola pembayaran agar lebih berorientasi pada kualitas hasil layanan.
“Kemudian beberapa hal kecil kita akan perbaiki, fraud dalam pelayanan dan ini juga penting perilaku yang volume based. Kita akan geser ke value based,” lanjut Prihati.
Perubahan tersebut diarahkan agar pelayanan kesehatan tidak sekadar mengejar banyaknya tindakan atau volume layanan, tetapi lebih menitikberatkan pada kebutuhan dan hasil yang diterima peserta.
Discussion about this post