Pemerintah juga akan mencari formula regulasi yang dinilai sesuai mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berkaitan dengan PKWT.
Perhatian serupa diberikan kepada industri tekstil dan garmen yang berorientasi ekspor agar kebijakan perpajakannya tidak menghambat daya saing produk Indonesia di pasar internasional.
“Tadi Bapak Presiden juga menyatakan bahwa untuk PPN terkait dengan PKWT, nanti kita carikan regulasi yang pas dan kemudian juga kami sampaikan terkait dengan garmen dan tekstil yang berorientasi untuk ekspor, tentu terkait dengan PPN-nya diminta untuk dapat juga dievaluasi, untuk dapat dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan,” jelas Airlangga.
Pemerintah juga melihat perlunya penyelesaian terhadap perusahaan tekstil yang sedang menghadapi persoalan keuangan dan menjalani proses restrukturisasi.
Dalam konteks tersebut, Presiden Prabowo meminta Danantara mengambil peran lebih aktif dalam membantu proses restrukturisasi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan penanganan.
Langkah tersebut diharapkan dapat menjaga keberlangsungan perusahaan sekaligus membuka ruang bagi investasi kembali dan tambahan modal kerja.
“Terkait dengan perusahaan-perusahaan yang sedang direstrukturisasi, Bapak Presiden minta agar ini Danantara segera aktif untuk menyelesaikan dan selanjutnya terkait dengan perbankan, tadi juga disampaikan Bapak Presiden bahwa industri tekstil bukan industri yang dikategorikan sunset. Sehingga ini bisa mendorong untuk reinvestasi maupun penambahan daripada modal kerja,” pungkas Airlangga.
Discussion about this post