Pemerintah kini menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga momentum tersebut sekaligus mengatasi berbagai tekanan yang dihadapi produsen domestik.
Salah satu perhatian utama adalah memastikan bahan baku dapat masuk dengan lebih mudah sehingga kegiatan produksi tidak terganggu oleh persoalan regulasi maupun hambatan administratif.
Airlangga mengatakan Presiden Prabowo meminta kementerian terkait mengevaluasi ketentuan Pertek serta sejumlah regulasi lain yang berkaitan dengan arus bahan baku.
“Yang pertama tentu terkait dengan kemudahan bahan baku untuk masuk. Nah Bapak Presiden tadi meminta kita untuk mereview terkait dengan Pertek dan yang lain. Kemudian yang kedua, khusus untuk di hilir, yaitu terkait dengan garmen. Di mana gangguan-gangguan melalui impor kiloan, ataupun impor yang bulk rest. Itu tadi juga diminta Pak Dirjen Bea Cukai untuk segera ditertibkan karena hal ini sangat mengganggu produsen-produsen garmen di dalam negeri,” imbuh Airlangga.
Penataan impor menjadi perhatian tersendiri karena masuknya produk tertentu melalui jalur impor dinilai dapat menekan pelaku industri garmen yang memproduksi barang untuk pasar domestik.
Karena itu, pemerintah tidak hanya membicarakan persoalan di sektor hulu, tetapi juga berupaya memastikan industri hilir memperoleh ruang yang cukup untuk berkembang.
Selain persoalan bahan baku dan impor, rapat tersebut turut menyoroti kebutuhan tenaga kerja yang dapat menyesuaikan diri dengan pola produksi industri tekstil dan pakaian jadi.
Salah satu yang dibahas adalah penggunaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), terutama pada industri yang menghadapi perubahan permintaan berdasarkan musim.
Discussion about this post