Dokumen Tak Pernah Dipublikasikan
Meski telah membuat pengakuan tersebut di hadapan publik, DHS hingga kini belum merilis dokumen, transkrip, rekaman, maupun komunikasi internal yang berkaitan dengan wawancara tersebut. Hal inilah yang menjadi dasar kuat gugatan Murphy.
Ia menegaskan pentingnya transparansi dari lembaga negara dalam isu ini, apalagi di tengah meningkatnya ketertarikan pemerintah federal dan negara bagian terhadap aset digital seperti Bitcoin.
“Dokumen-dokumen ini sangat penting, karena pejabat negara bagian dan federal saat ini tengah mengkaji potensi investasi di Bitcoin,” ujar Murphy.
Saat Pemerintah Semakin Serius Melirik Bitcoin
Murphy juga mencatat bahwa inisiatif terkait Bitcoin di tingkat pemerintah semakin berkembang.
Senat AS saat ini sedang mempertimbangkan rancangan undang-undang untuk membentuk cadangan Bitcoin nasional yang dikelola oleh Departemen Keuangan AS.
Sementara itu, sekitar 20 negara bagian sedang membahas aturan yang memungkinkan dana publik dapat diinvestasikan ke dalam Bitcoin.
Ia bahkan menyebutkan perintah eksekutif yang pernah dikeluarkan oleh Presiden Donald Trump mengenai pembentukan Strategic Bitcoin Reserve sebagai bukti bahwa keterbukaan informasi ini kini menjadi krusial.
Namun hingga gugatan ini diajukan, baik DHS maupun lembaga di bawahnya, Immigration and Customs Enforcement (ICE), belum juga memberikan kejelasan atau konfirmasi atas permintaan FOIA Murphy.
Karena itu, melalui pengadilan, ia mendesak agar lembaga terkait diperintahkan untuk memberikan respons resmi dan membuka dokumen yang diminta.(*)
Discussion about this post