Meskipun konstitusi Korea Selatan memberikan wewenang kepada presiden untuk memberlakukan darurat militer dalam situasi perang atau keadaan darurat lainnya, banyak pakar menyatakan bahwa kondisi tersebut tidak relevan pada saat Yoon mengeluarkan dekrit tersebut.
Yoon bersikeras bahwa dirinya tidak bermaksud mengganggu kegiatan legislatif, termasuk pemungutan suara terhadap dekritnya.
Namun, sejumlah komandan militer yang diperintahkan ke Majelis Nasional memberikan kesaksian bahwa Yoon memerintahkan mereka untuk mengeluarkan anggota dewan guna mencegah pembatalan dekrit tersebut.
Penyelidikan terhadap Yoon semakin memecah belah masyarakat Korea Selatan. Demonstrasi yang saling berlawanan kerap terjadi di pusat kota Seoul, memperlihatkan perpecahan yang semakin mendalam.
Setelah pengadilan lokal pada 19 Januari menyetujui perpanjangan penahanan Yoon, puluhan pendukungnya menyerbu gedung pengadilan, merusak properti, dan menyerang polisi. Insiden tersebut menyebabkan 17 petugas terluka, sementara 46 pengunjuk rasa ditangkap.
Sebelumnya, Yoon sempat menolak untuk diperiksa oleh pihak berwenang, tetapi akhirnya ditangkap pada 15 Januari dalam operasi besar-besaran di kompleks kepresidenannya.(*)
Discussion about this post