ISTANAGARUDA.COM – Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, membela keputusan darurat militer yang diberlakukannya sebagai bentuk pemerintahan dan menolak tuduhan pemberontakan.
Pada Kamis (12/12/2024), Yoon menegaskan bahwa dirinya akan “melawan hingga akhir” terhadap upaya pemakzulannya serta investigasi yang semakin intensif terkait langkah kontroversial tersebut pekan lalu.
Partai Demokrat, oposisi utama, dengan cepat mengecam pernyataan Yoon, menyebutnya sebagai “ilusi ekstrem” dan “propaganda palsu.”
Kamis malam, partai ini bersama partai oposisi lainnya mengajukan mosi pemakzulan baru terhadap Yoon untuk pemungutan suara di akhir pekan.
Parlemen yang dikuasai oposisi juga mengesahkan mosi untuk memakzulkan dan menangguhkan kepala kepolisian serta menteri kehakiman atas peran mereka dalam pemberlakuan darurat militer, meningkatkan tekanan terhadap pemerintahan Yoon yang sedang terjepit.
Deklarasi darurat militer pada 3 Desember yang hanya berlangsung singkat telah memicu kekacauan politik dan protes besar yang menyerukan pengunduran Yoon.
Kebijakan tersebut melibatkan ratusan tentara bersenjata yang berusaha mengepung parlemen dan menyerbu komisi pemilu, meskipun tidak terjadi kekerasan besar.
Darurat militer itu hanya berlangsung enam jam sebelum akhirnya dibatalkan setelah Majelis Nasional secara bulat menolaknya.
Dalam pidato yang disiarkan televisi, Yoon, yang merupakan seorang konservatif, menjelaskan bahwa darurat militer diberlakukan sebagai peringatan kepada Partai Demokrat.
Discussion about this post