Namun, perintah tersebut dicabut enam jam kemudian setelah ditolak oleh parlemen.
Yonhap News melaporkan bahwa mantan Menteri Pertahanan, Kim Yong-hyun, ditangkap pada Minggu karena perannya dalam pemberlakuan darurat militer.
Beberapa pejabat militer, termasuk Menteri Pertahanan sementara, menegaskan bahwa mereka tidak akan mematuhi perintah serupa jika dikeluarkan lagi.
Tekanan dari Oposisi
Partai oposisi utama, Partai Demokrat (DP), menyerukan pencopotan otoritas Yoon atas militer dan meminta agar Yoon serta pejabat militer yang terlibat dalam insiden darurat militer segera ditahan.
Ketua PPP, Han Dong-hoon, pada Minggu menyatakan bahwa Presiden Yoon tidak lagi terlibat dalam urusan luar negeri atau pemerintahan, dan tugas-tugas tersebut akan dijalankan oleh Perdana Menteri Han.
Namun, langkah ini menuai kritik dari oposisi, yang menyebutnya inkonstitusional. Oposisi menegaskan bahwa Yoon harus segera dimakzulkan atau mengundurkan diri dan menghadapi proses hukum.
Respons Internasional dan Geopolitik
Krisis politik ini terjadi pada saat yang sensitif di kawasan. Dengan Korea Utara dilaporkan mengirimkan pasukan untuk mendukung Rusia dalam perang melawan Ukraina, hubungan militer antara Moskow dan Pyongyang semakin menguat.
Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, menghubungi mitranya di Korea Selatan untuk menegaskan harapan bahwa proses demokrasi akan tetap berjalan.
Sementara itu, Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, membatalkan rencananya mengunjungi Korea Selatan.
Ketidakpastian Masa Depan
Discussion about this post