ISTANAGARUDA.COM – Pemerintah Indonesia kembali menegaskan sikap tegasnya terkait kedaulatan di wilayah Laut Natuna Utara.
Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan tidak ada perubahan posisi atau sikap dalam menjaga kedaulatan Indonesia di kawasan tersebut.
Pernyataan ini disampaikan di Kantor Presiden, Jakarta, pada Senin, 2 Desember 2024, usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.
“Kami tidak memiliki pergeseran sikap sedikit pun terkait kedaulatan. Ini adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar,” ujar Menlu Sugiono.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan konsistensi Indonesia dalam menjaga kepentingan nasional di tengah berbagai isu yang berkembang di kawasan Laut Natuna Utara.
Menlu juga menjelaskan bahwa meskipun fokus utama adalah kedaulatan, pemerintah sedang menjajaki kerja sama dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Kolaborasi ini bertujuan mendukung kepentingan ekonomi kedua negara di wilayah yang menjadi perhatian bersama.
Dalam langkah ini, kedua negara telah sepakat membentuk komite bersama untuk membahas rincian kerja sama, termasuk lokasi geografis dan kerangka hukum yang relevan di masing-masing negara.
Menurut Sugiono, kolaborasi ini tidak akan mengganggu atau mengurangi posisi tegas Indonesia terkait kedaulatan.
“Kami tetap berpegang pada hukum yang berlaku di masing-masing negara, dan kedaulatan tetap menjadi landasan utama,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (KKK), Hasan Nasbi, menyampaikan bahwa lawatan internasional Presiden Prabowo pada November lalu memperkuat hubungan diplomatik Indonesia dengan negara-negara sahabat.
Discussion about this post