Gubernur Bengkulu Jadi Tersangka Terkait Pemerasan ke Anak Buah untuk Dana Pilkada

ISTANAGARUDA.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan oknum Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terhadap bawahannya untuk membiayai pencalonan dirinya kembali pada Pilkada Serentak 2024. Selain pemerasan, Rohidin juga diduga menerima gratifikasi dalam kasus ini. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata pada konferensi pers Minggu (24/11/2024), mengungkapkan bahwa pada Juli 2024, Rohidin meminta dukungan dana dan keterlibatan pihak-pihak tertentu guna memperkuat peluangnya dalam pemilihan Gubernur Bengkulu yang akan digelar pada November 2024. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Bengkulu, Isnan Fajri, menggelar pertemuan dengan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dan kepala biro di lingkungan Pemprov Bengkulu pada September hingga Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, Isnan meminta dukungan penuh untuk agenda pencalonan kembali Rohidin. Sejumlah kepala dinas kemudian menyerahkan dana dalam jumlah besar kepada Rohidin. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Bengkulu, Syafriandi, menyetor Rp200 juta melalui ajudan gubernur agar posisinya tetap aman. Selanjutnya, Kepala Dinas PUPR Bengkulu, Tejo Suroso, menyumbang Rp500 juta yang diperoleh dari pemotongan anggaran seperti ATK, perjalanan dinas, dan tunjangan pegawai. Tejo mengaku bahwa dirinya terpaksa memenuhi permintaan tersebut karena khawatir jabatannya akan dialihkan ke orang lain jika Rohidin tidak terpilih kembali. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu, Saidirman, menyerahkan dana terbesar, yaitu Rp2,9 miliar. Selain itu, Saidirman juga diminta mencairkan honorarium pegawai tidak tetap dan guru tidak tetap sebelum 27 November 2024, dengan masing-masing menerima Rp1 juta. Tidak ketinggalan, Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Bengkulu, Ferry Ernest Parera, menghimpun dana Rp1,4 miliar dari beberapa satuan kerja untuk disetorkan kepada Rohidin. Mendapat informasi tentang dugaan pemerasan ini, KPK segera melakukan investigasi yang berujung pada operasi tangkap tangan (OTT) pada Sabtu, 23 November 2024, malam. Dalam OTT tersebut, KPK menangkap delapan orang, termasuk Gubernur Rohidin Mersyah, Sekda Isnan Fajri, dan ajudan gubernur, Evrianshah alias Anca. Lima pejabat lainnya yang turut ditangkap adalah Kepala Dinas Pendidikan Saidirman, Kepala Dinas Tenaga Kerja Syarifudin, Kepala Dinas Kelautan Syafriandi, Kepala Biro Kesra Ferry Parera, dan Kepala Dinas PUPR Tejo Suroso. Namun, setelah pemeriksaan intensif, hanya tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Rohidin Mersyah, Isnan Fajri, dan Evrianshah. Ketiganya langsung ditahan selama 20 hari ke depan di Rutan cabang KPK. Mereka dijerat dengan Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 KUHP. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan praktik pemerasan dan gratifikasi dalam lingkup pemerintahan daerah, serta menambah daftar panjang pejabat yang terseret kasus korupsi di tahun politik. Sita Uang Rp7 Miliar Dilansir dari Antaranews, dalam OTT tersebut, Penyidik KPK menyita uang tunai Rp7 miliar. “Total uang yang diamankan pada kegiatan tangkap tangan ini sejumlah total Rp7 miliar dalam mata uang rupiah, dolar Amerika, dan dolar Singapura,” kata kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Minggu malam. Alex menerangkan uang tersebut disita tim penyidik KPK di empat lokasi berbeda. Sebanyak Rp32,5 juta ditemukan di mobil Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Selatan Saidirman. Kemudian uang Rp120 juta ditemukan di rumah Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Bengkulu Ferry Ernest Parera. Penyidik kemudian menemukan Rp370 juta di mobil Rohidin. Kemudian, sebanyak Rp6,5 miliar ditemukan di rumah dan mobil Adc Gubernur Bengkulu Evriansyah alias Anca.(*)

Gubernur Bengkulu Jadi Tersangka Terkait Pemerasan ke Anak Buah untuk Dana Pilkada

Baca Juga

Artikel Lainnya

Discussion about this post

ARTIKELTERBARU

TERPOPULER