ISTANAGARUDA.COM – Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, belum bersedia mengungkapkan jumlah kursi menteri yang akan didapatkan Golkar dalam kabinet Prabowo-Gibran mendatang.
Meskipun sudah ada pembicaraan terkait hal tersebut, Bahlil memilih untuk menjaga rahasia.
“Ya, ada lah (soal jatah menteri Golkar). Saya memang sudah berdiskusi tentang beberapa hal, tapi saja tanggal mainnya!” ujar Bahlil saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis pekan lalu.
Bahlil menegaskan bahwa keputusan terkait penyusunan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Menurutnya, Golkar akan menghormati apa pun keputusan yang diambil oleh Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih.
“Penyusunan kabinet sepenuhnya adalah hak prerogatif presiden. Kita harus paham batasan dan tidak boleh berkomentar sembarangan. Serahkan saja semuanya kepada Pak Prabowo,” kata Bahlil dengan tegas.
Terkait kabar bahwa jumlah kementerian akan bertambah menjadi 44 untuk mendukung percepatan pembangunan, Bahlil menilai hal itu sepenuhnya merupakan wewenang presiden.
“Kalau memang untuk percepatan pembangunan, nggak masalah ada penambahan kementerian. Masing-masing pemimpin punya gaya tersendiri dalam mengatur tugas dan fungsi kementerian,” tambahnya.
Sebelumnya, salah satu petinggi Golkar, Bambang Soesatyo (Bamsoet), sempat bercanda bahwa ada pembicaraan “warung kopi” mengenai jatah kursi menteri di kabinet Prabowo-Gibran.
Bamsoet menyebut bahwa kabinet tersebut kemungkinan akan memiliki 44 kementerian, dan beberapa tokoh Golkar serta PAN disebut-sebut sebagai calon menteri.
Discussion about this post