Presiden juga menyoroti pentingnya digitalisasi bagi 64 juta UMKM di Indonesia.
“Digitalisasi UMKM akan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi digital dan pembayaran digital kita,” ungkapnya.
Presiden Jokowi menegaskan bahwa transformasi digital harus inklusif dan berkeadilan. Hal ini agar masyarakat di daerah terpencil, lapisan ekonomi bawah, dan UMKM dapat memperoleh akses, kesempatan, dan perlindungan yang sama.
Presiden juga menginstruksikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) untuk meningkatkan perlindungan bagi masyarakat di sektor ekonomi digital.
“Literasi keuangan kita masih rendah, dengan sekitar 50 persen masyarakat masih rentan terhadap penipuan dan kejahatan digital. Oleh karena itu, kita harus menyiapkan sistem perlindungan konsumen yang kuat dan memastikan keamanan data konsumen. Jangan sampai rakyat kecil menjadi pihak yang dirugikan,” tegasnya.
Selain meresmikan Pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia, Presiden Jokowi juga meluncurkan blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025-2030.
Dalam acara tersebut, Presiden didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno.(*)
Discussion about this post