Informasi peringatan dini tersebut akan dikombinasikan dengan peta kerawanan banjir dan tanah longsor agar pemerintah daerah maupun instansi terkait dapat menentukan langkah mitigasi secara lebih cepat dan tepat sasaran.
Selain mengandalkan sistem pemantauan cuaca, pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca yang melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Langkah ini secara khusus diarahkan untuk mengurangi risiko bencana di wilayah yang masih menjalani proses rehabilitasi dan rekonstruksi setelah mengalami bencana sebelumnya.
Melalui teknologi modifikasi cuaca, pemerintah berupaya mengendalikan distribusi hujan dengan mengarahkan potensi curah hujan ke kawasan yang relatif aman serta mengurangi risiko hujan ekstrem di daerah tertentu.
“Kita upayakan agar hujan tidak jatuh di daerah-daerah yang memang belum siap. Ada pembangunan-pembangunan yang sedang dikejar, itu juga akan kita jaga supaya tidak mengalami hujan ekstrem yang dapat menyebabkan bencana lanjutan,” ungkapnya.
Di samping itu, BMKG terus mengawasi perkembangan aktivitas siklon tropis yang berpotensi memengaruhi kondisi cuaca dan curah hujan di Indonesia.
Faisal menjelaskan bahwa potensi pembentukan siklon tropis pada penghujung 2026 lebih banyak dipengaruhi aktivitas di belahan bumi utara.
Sementara itu, memasuki awal 2027, potensi siklon tropis diperkirakan lebih banyak berkembang dari kawasan belahan bumi selatan atau wilayah di bawah garis khatulistiwa.
BMKG akan terus memperbarui informasi perkembangan cuaca dan menyampaikannya kepada kementerian serta lembaga terkait sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menghadapi potensi bencana.
Discussion about this post