Selain memperkuat sektor usaha rakyat, pemerintah juga terus memperbesar perlindungan sosial bagi masyarakat.
Muhaimin menyebut anggaran perlindungan sosial dalam APBN saat ini telah mencapai Rp508,2 triliun.
Dana tersebut mencakup bantuan sosial tunai, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional.
“Hari ini APBN kita sudah sampai angka 508,2 triliun yang baik itu bersifat bantuan sosial tunai maupun berupa PKH maupun yang bersifat bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional kita. Dalam konteks ini, subsidi energi diarahkan supaya lebih tepat sasaran,” jelas Muhaimin.
Pemerintah juga terus memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial melalui integrasi data nasional.
Presiden Prabowo meminta seluruh kementerian dan lembaga menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai basis utama penyaluran program pemerintah agar bantuan benar-benar tepat sasaran.
“Sehingga berdasarkan perintah Presiden hari ini, seluruh kementerian dan lembaga supaya konsisten berpijak pada data tunggal sosial ekonomi dalam menyalurkan seluruh program-program pemerintah,” ujar Muhaimin.
Dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan, pemerintah telah menetapkan 88 kabupaten dan kota sebagai wilayah prioritas.
Program tersebut menjadi bagian dari target nasional untuk menghapus kemiskinan ekstrem hingga nol persen pada 2026.
Sementara itu, angka kemiskinan nasional ditargetkan turun menjadi lima persen pada tahun 2029.
“Kita optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0 persen, kemiskinan 5 persen di 2029,” pungkas Muhaimin.(*)
Discussion about this post