Presiden Prabowo Lantik Komisi Reformasi Polri: Tegaskan Pentingnya Supremasi Hukum dan Keadilan Nasional

ISTANAGARUDA.COM - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap penegakan hukum dan reformasi institusi kepolisian dengan melantik keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 7 November 2025. Pelantikan tersebut dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Presiden Prabowo secara langsung memimpin pengambilan sumpah jabatan para anggota komisi yang terdiri dari sejumlah tokoh terkemuka di bidang hukum dan keamanan nasional. Adapun nama-nama yang dilantik adalah: 1. Jimly Asshiddiqie sebagai ketua merangkap anggota; 2. Ahmad Dofiri sebagai anggota; 3. Mahfud MD sebagai anggota; 4. Yusril Ihza Mahendra sebagai anggota; 5. Supratman Andi Agtas sebagai anggota; 6. Otto Hasibuan sebagai anggota; 7. Listyo Sigit Prabowo sebagai anggota; 8. Tito Karnavian sebagai anggota; 9. Idham Azis sebagai anggota; dan 10. Badrodin Haiti sebagai anggota. Dalam upacara yang berlangsung khidmat, Presiden Prabowo memimpin pembacaan sumpah jabatan dengan menekankan nilai-nilai integritas dan tanggung jawab moral terhadap bangsa dan negara. “Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan tersebut. Setelah pengambilan sumpah, acara dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan pemberian ucapan selamat oleh Presiden kepada seluruh anggota komisi. Sejumlah pejabat tinggi negara serta para menteri Kabinet Merah Putih turut hadir menyaksikan momen penting ini. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menyampaikan arahan khusus kepada para anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri mengenai pentingnya tugas mereka dalam menilai dan memperkuat institusi kepolisian. “Saya mengucapkan terima kasih bahwa saudara-saudara bersedia, masih mengambil, melaksanakan tugas negara sekali lagi dengan beban yang tidak ringan. Seluruh bangsa dan negara akan melihat saudara-saudara,” ujar Presiden. Prabowo menegaskan bahwa komisi ini dibentuk untuk melakukan kajian menyeluruh terhadap kekuatan dan kelemahan Polri, dengan orientasi utama pada kepentingan nasional dan kebutuhan rakyat. Ia menambahkan bahwa unsur Polri yang masih aktif juga akan dilibatkan secara langsung dalam diskusi dan proses kajian reformasi agar hasilnya lebih objektif. “Ada beberapa tokoh yang mantan kepala kepolisian, mereka pun bisa memberi masukan, pandangan-pandangan. Dan dengan ada Kapolri yang aktif, saudara-saudara punya akses untuk diskusi,” tuturnya. Presiden menjelaskan bahwa masa kerja komisi ini tidak dibatasi secara kaku, namun ia meminta laporan hasil kerja dilakukan secara berkala dan terukur. “Komisi ini tugas utama adalah mempelajari dan nanti memberi rekomendasi kepada saya sebagai kepala negara dan kepala pemerintah untuk mengambil tindakan-tindakan reformasi yang diperlukan, bila mana diperlukan. Dan ini juga mungkin untuk kita kaji institusi-institusi lain yang mungkin memerlukan suatu perbaikan,” tegas Prabowo. Di akhir arahannya, Presiden menyoroti pentingnya supremasi hukum dan kepastian keadilan sebagai pondasi utama keberhasilan bangsa Indonesia ke depan. “Saya selalu tekankan apa yang saya pelajari, sekali lagi keberhasilan suatu komponen bangsa terletak daripada apakah bangsa itu mampu menyelenggarakan berkuasanya hukum, the rule of law. Dan there must be kepastian hukum. Kepastian hukum yang melahirkan keadilan,” tandasnya. Dengan terbentuknya Komisi Percepatan Reformasi Polri ini, pemerintah berharap akan lahir rekomendasi konkret dan terukur untuk memperkuat profesionalisme kepolisian, menegakkan hukum secara berkeadilan, serta membangun kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia.(*)

Presiden Prabowo Lantik Komisi Reformasi Polri: Tegaskan Pentingnya Supremasi Hukum dan Keadilan Nasional

Baca Juga

Artikel Lainnya

Discussion about this post

ARTIKELTERBARU

TERPOPULER