Selain soal perdagangan, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya modernisasi dan digitalisasi layanan bagi UMKM di seluruh Indonesia.
Ia menegaskan agar sistem data nasional berbasis digital, Sapa UMKM, segera diterapkan sebagai platform terpadu untuk pelayanan, perizinan, pembiayaan, dan pemasaran produk UMKM.
“Pak Presiden menyampaikan ada 57 juta pengusaha mikro, kecil, dan menengah yang tersebar di Indonesia tentunya tidak bisa dengan metode konvensional kembali. Jadi harus menggunakan metode teknologi dan digitalisasi untuk memberikan pelayanan dan perlindungan,” tutur Maman.
Sistem Sapa UMKM akan menjadi fondasi digital baru bagi jutaan pelaku usaha kecil untuk mengakses berbagai fasilitas pemerintah secara cepat dan transparan. “Pak Presiden tadi menegaskan segera direalisasikan, insyaallah akan kita realisasikan segera dengan cepat,” tambah Maman.
Tak berhenti di situ, Prabowo juga menginstruksikan agar seluruh proses perizinan dan sertifikasi yang selama ini menjadi hambatan bagi UMKM dapat disederhanakan dan dipercepat.
Menurut Maman, Presiden ingin agar sertifikasi halal, izin BPOM, PIRT, dan Standar Nasional Indonesia (SNI) bisa diakses dengan lebih mudah agar produk UMKM mampu bersaing di pasar global.
“Petunjuk dari Pak Presiden juga terkait kemudahan akses perizinan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah terkait sertifikasi, terkait bagaimana bisa mendapatkan izin BPOM, mempercepat sertifikasi halal, lalu bagaimana PIRT-nya, SNI, dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya UMKM kita daya saingnya juga meningkat,” jelasnya.
Discussion about this post