ISTANAGARUDA.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memastikan setiap rupiah hasil penegakan hukum kembali kepada rakyat dalam bentuk pembangunan yang nyata dan berdampak langsung.
Presiden menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kejaksaan Agung atas keberhasilan mengembalikan kerugian negara senilai Rp13,25 triliun dari kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO) dan produk turunannya.
Dalam sambutannya di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Prabowo menilai keberhasilan ini bukan sekadar kemenangan hukum, tetapi momentum untuk memperkuat keadilan ekonomi nasional.
“Saudara-saudara, Rp13 triliun ini kita bisa memperbaiki, renovasi 8.000 sekolah lebih, 8.000 lebih sekolah. Kalau satu kampung nelayan, kita anggarkan Rp22 miliar, kampung untuk nelayan dengan fasilitas yang selama 80 tahun Republik Indonesia berdiri, tidak pernah diperhatikan dan tidak pernah diurus,” ujar Presiden pada Senin, 20 Oktober 2025.
Ia menjelaskan bahwa salah satu prioritas utamanya adalah membangun desa-desa nelayan modern sebagai wujud pemerataan pembangunan dan penguatan kesejahteraan pesisir.
Menurut Presiden, program pembangunan tersebut menargetkan 1.100 desa nelayan hingga akhir 2026, dengan setiap desa memperoleh alokasi anggaran Rp22 miliar.
“Sekarang kita memperbaiki, kita membangun desa-desa nelayan dengan fasilitas modern, rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan, tiap desa itu anggarannya Rp22 miliar. Jadi Rp13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan,” tegasnya.
Discussion about this post