Meski demikian, Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa kualitas rumah subsidi harus tetap menjadi prioritas utama.
“Presiden memerintahkan, karena ini rumah subsidi, rumah subsidi bukan berarti tidak berkualitas, harus berkualitas. Karena ada contoh yang banyak yang berkualitas, yang tidak berkualitas ini merugikan rakyat,” tegas Maruarar.
Lebih lanjut, ia melaporkan progres pembangunan rumah bagi personel TNI-AD dan Polri. Sebanyak 5.760 unit rumah telah dibangun melalui kerja sama dengan TNI Angkatan Darat di berbagai wilayah seperti Brebes, Bogor, Bantul, Bekasi, dan Serang.
Sementara itu, kerja sama dengan Polri di Karawang mencakup pembangunan 14.389 unit rumah.
Tak hanya itu, pemerintah juga berencana menyerahkan kunci rumah kepada para guru pada 25 Maret mendatang. Program ini mencakup 20 ribu unit rumah yang tersebar di berbagai daerah, termasuk Bogor, Makassar, Aceh, Medan, Pontianak, Kupang, Bangkalan Madura, dan Jayapura.
Dalam acara penyerahan simbolis, sebanyak 250 unit rumah akan diberikan langsung kepada penerima manfaat.
Presiden Prabowo juga mendorong pemanfaatan aset negara yang belum optimal untuk mendukung pembangunan perumahan, termasuk lahan milik BUMN, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, serta eks BLBI.
Langkah ini dinilai strategis dalam mempercepat ketersediaan hunian bagi masyarakat.
Sebagai bagian dari komitmen pemerintah untuk menghadirkan keadilan sosial, Maruarar menuturkan bahwa pemerintah akan segera membentuk Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.
Discussion about this post