ISTANAGARUDA.COM – Ripple secara terbuka mendesak pemerintah Inggris agar segera mempercepat proses penyusunan regulasi aset kripto yang jelas dan komprehensif.
Tujuannya, agar potensi sektor teknologi keuangan (fintech) di negara tersebut dapat dimaksimalkan secara optimal.
Menurut Ripple, lambatnya langkah regulasi saat ini berisiko membuat Inggris tertinggal dari negara-negara lain yang sudah lebih dulu bergerak cepat dalam mengatur industri aset digital.
Inggris Punya Potensi Besar, Tapi Negara Lain Bergerak Lebih Cepat
Regulasi menyeluruh untuk aset kripto dan stablecoin memang diperkirakan akan dirilis dalam beberapa bulan ke depan.
Namun, Ripple menilai bahwa momen ini adalah titik krusial bagi Inggris dalam menentukan posisinya di industri aset digital global.
Inggris sebenarnya memiliki fondasi kuat—mulai dari sektor jasa keuangan, pasar modal, valuta asing, hingga layanan profesional—namun kemajuan negara lain dinilai jauh lebih cepat.
Beberapa wilayah seperti Uni Eropa, Singapura, dan Hong Kong telah melangkah jauh lebih agresif dalam menetapkan kerangka hukum untuk aset digital. Hal ini menambah tekanan bagi Inggris agar tidak kehilangan momentum di kancah internasional.
Ripple sendiri disebut-sebut mengalami hambatan dari sejumlah bank Inggris yang enggan bekerja sama karena belum adanya kepastian hukum yang jelas. Padahal di negara-negara dengan regulasi kripto yang lebih terstruktur, Ripple justru meraih lebih banyak keberhasilan.
Desakan dari Industri Kripto Lokal
Awal bulan ini, enam asosiasi industri digital di Inggris menyampaikan permohonan resmi kepada pemerintahan Perdana Menteri Keir Starmer.
Discussion about this post