ISTANAGARUDA.COM – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI pada Jumat (08/12/2023). Ketua BPK, Isma Yatun, menyerahkan laporan tersebut di Istana Merdeka, Jakarta.
Dalam konferensi pers setelah penyerahan, Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryadnyana menyatakan bahwa secara umum, kinerja pemerintah sangat baik. Dari 81 kementerian/lembaga (K/L) yang diperiksa, sebanyak 80 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), mencapai hampir 99 persen.
Nyoman menyampaikan bahwa pemeriksaan IHPS I melibatkan laporan keuangan, kinerja, dan tujuan tertentu. Pemeriksaan tahun 2023 mencakup pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan lainnya, serta empat tema prioritas nasional.
Fokus Pemeriksaan: Penguatan Ekonomi, Pengembangan Wilayah, dan Infrastruktur
“Pemerintah telah melaksanakan kinerjanya untuk mencapai visi dan misi dengan baik,” ujarnya. Pemeriksaan tidak hanya terbatas pada keuangan, tetapi juga mencakup tema prioritas nasional seperti penguatan ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah, infrastruktur, dan stabilitas politik.
Nyoman menekankan bahwa pemerintah telah bekerja sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan, sejalan dengan tujuan pembangunan. Dia juga menyebut bahwa BPK tidak hanya memeriksa, tetapi juga mendorong tindak lanjut dari hasil pemeriksaan.
Tindak Lanjut Rekomendasi: 76 Persen Sudah Dilaksanakan
Dari rekomendasi yang diberikan BPK, sebanyak 76 persen telah ditindaklanjuti oleh pemerintah. Namun, terdapat catatan terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), yang baru mencapai sekitar 47 persen.
Discussion about this post