Untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana, pemerintah juga akan mendirikan satuan kerja khusus bernama Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa.
Keterlibatan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga dinilai sangat penting dalam pembiayaan awal, terutama pada segmen Teluk Jakarta.
Presiden pun mengungkapkan bahwa skema pendanaan tahap awal bisa mencapai 8 hingga 10 miliar dolar AS, yang menurutnya masih bisa ditanggung dalam negeri.
“Saya sudah ketemu Gubernur DKI dan saya sudah kirim utusan. Saya bilang, DKI harus urunan, Pemerintah Pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar katakanlah 8 tahun berarti 1 miliar dolar, 1 tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, Pemerintah Pusat setengah,” tutur Presiden.
Ia juga menyatakan bahwa meskipun proyek ini akan dimulai dengan pembiayaan nasional, pintu kerja sama dengan perusahaan luar negeri tetap terbuka lebar.
“Kita terbuka perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, dari Jepang, dari Korea, dari Eropa, dari Timur Tengah yang mau ikut silakan. Tapi kita tidak tunggu, kita akan gunakan kekuatan kita sendiri,” pungkasnya.
Pemerintah Undang Sektor Swasta dan Asing untuk Terlibat
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah sangat terbuka terhadap partisipasi sektor swasta, baik dari dalam negeri maupun luar, dalam pembangunan infrastruktur nasional.
“Untuk itu, infrastruktur sekarang saya mengundang sektor swasta dari dalam negeri dan luar negeri untuk ikut terlibat dalam pembangunan infrastruktur kita sebesar-besarnya, sebesar-besarnya,” ujar Presiden.
Discussion about this post