“Selain memotong rantai pasok, juga akan memotong rentenir-rentenir, pinjol, karena ada BRI di situ, kemudian juga akan menghilangkan tengkulak-tengkulak. Jadi langsung dari pusat seperti pupuk, koperasi-koperasi langsung kepada rakyat,” ungkap Zulkifli.
Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan optimal, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Koperasi Merah Putih.
Satgas ini diketuai langsung oleh Menko Pangan dan melibatkan wakil dari beberapa kementerian serta pelaksana harian yang ditunjuk.
“Baru saja kami terima, diperkuat lagi dengan Satgas. Satgas Kopdes, Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih,” kata Zulkifli.
Pemerintah menargetkan seluruh koperasi tersebut dapat diluncurkan secara resmi dan mulai beroperasi secara nasional pada 28 Oktober 2025.
Guna mendukung operasional awal, koperasi-koperasi akan mendapatkan akses pembiayaan dengan plafon kredit sebesar Rp3 miliar.
“Pembiayaannya untuk tahap pertama ini nanti ada plafon ya, bukan bantuan. Bukan bantuan dikasih hilang, tidak, tapi ini plafon Rp3 miliar,” tegas Zulkifli.
Ia menegaskan bahwa dana ini bukan hibah, melainkan kredit usaha yang harus dikelola secara profesional.
Koperasi akan mendapat pendampingan khusus agar dapat berkembang dan mandiri.
“Dari keuntungannya itulah baru nanti membayar angsuran dari pinjaman dari Himbara itu,” tutur Zulhas.
Dengan strategi terstruktur ini, pemerintah berharap Koperasi Merah Putih menjadi pilar utama ekonomi rakyat dan menjadi alat efektif memberantas praktik rentenir serta pinjaman ilegal di masyarakat.(*)
Discussion about this post