ISTANAGARUDA.COM – Sebuah pandangan menarik diungkapkan pakar hukum tanah air, Yusril Ihza Mahendra, terkait sistem demokrasi pemilihan langsung yang diterapkan di Indonesia saat ini.
Menurutnya, Indonesia masih sulit menerapkan demokrasi pemilihan langsung. Sebab bisa menimbulkan kerusakan bukan hanya di tingkat elit, tapi sampai tingkat bawah.
Yusril menyebut, kampanye hingga penjelasan tentang ideologi parpol itu selalu sia-sia. Sebab yang terjadi saat ini, masyarakat pemilih hanya mau menyoblos kalau ada uang yang diberikan.
Pandangan Yusril Ihz Mahendra ini boleh jadi menuai polemik, apalagi bagi mereka yang menikmati hasil pemilihan langsung. Namun Istanagaruda.com percaya, suatu saat tulisan ini akan diabadikan dengan tinta emas khususnya bagi generasi yang ingin membangun negeri di parlemen dan top eksekutif, namun tak punya uang yang cukup.
Adapun Pemaparan Yusril Ihza Mahendra ini disampaikan pada sebuah wawancara di podcast Total Politik, yang dilihat IstanaGaruda.com pada saluran Youtube-nya, Minggu (25/02/2024). Dengan judul “Yusril Ihza Mahendra Jelaskan Kemungkin Hak Angket Untuk Anulir Trofi Prabowo & Gulingkan Jokowi.”
Bermula dari Perubahan Status MPR: Terjadi Kekacauan Luar Biasa
Dimulai pada menit ke 39.14, Yusril Ihza Mahendra mengawali penjelasan dengan menyebut bahwa dirinya yang belajar tata negara, menyesali perubahan status MPR itu yang kini tidak bisa lagi berhentikan presiden dan wakil presiden.
Menurutnya, dengan perubahan status MPR itu, antara pembukaan UUD 1945 yang ada Pancasila-nya dan pasal-pasal (dalam UUD 1945), sudah tidak ‘nyambung’ lagi.
Discussion about this post